Jakarta, Demokratis
Pengamat dari Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa tata kelola yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri bisa menjadi acuan standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, SPPG Polri dianggap berhasil menerapkan standar tinggi dalam pelayanan publik khususnya dalam Program MBG menyusul penilaian positif dari sejumlah pakar kesehatan yang melihat SPPG Polri sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
“Komitmen Polri dalam pelayanan publik terlihat serius dan teruji. Ini tentu tidak terlepas dari pengalaman menyelenggarakan sejumlah layanan publik yang membuat mereka punya kesiapan yang cukup dalam penyelenggaraan SPPG ini,” terangnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).
Pria yang akrab disapa Simon ini mengungkapkan, rekam jejak tersebut telah membentuk karakter kelembagaan yang selalu siap dan mampu memperhitungkan risiko di lapangan saat menyelenggarakan layanan model baru.
Hal ini terlihat dari 672 unit SPPG yang sudah ada di seluruh Indonesia dan ditargetkan hingga 1.000-1.500 unit ke depan.
Dia juga menyoroti profesionalisme dalam operasional SPPG Polri, di mana setiap dapur telah dilengkapi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ketat sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) dan diwajibkan memiliki empat uji laboratorium untuk menjamin kualitas pangan.
“Setiap SPPG Polri dilengkapi dengan empat uji laboratorium, yaitu uji formalin, uji boraks, uji pewarna dan uji biologi. SOP dan uji laboratorium ini telah menjadi standar baku untuk memastikan setiap paket makanan yang didistribusikan telah terjamin kelayakan dan kesehatannya,” kata Simon.
“Itu alasannya SPPG Polri dapat dijadikan salah satu acuan terbaik untuk penyelenggaraan SPPG yang akan mendatang. Ini semua untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik negara kepada masyarakatnya,” sambungnya. (JP)
