Jakarta, Demokratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan berpolitik praktis. Mereka akan bersikap netral dan memastikan proses hukum yang berjalan tak berkaitan dengan tahun politik.
Hal ini disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat ditanya sikap lembaganya jelang Pemilu 2024. Lembaga yang dipimpinnya dipastikan tegak lurus dengan aturan perundangan.
“Di dalam tahun politik, kapan pun itu terjadi KPK bersikap netral dan tidak melibatkan diri dari praktik-praktik politik atau praktis. Itu saya pastikan,” kata Firli seperti dikutip dari tayangan YouTube KPK RI, Selasa (15/8/2023).
KPK kemudian fokus mencegah terjadinya politik uang. Ada sejumlah program yang sudah dilaksanakan, di antaranya Politik Cerdas Berintegritas yang melibatkan partai untuk mengikuti pendidikan politik yang berintegritas.
“Begitu juga para penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu juga dilibatkan dalam upaya-upaya mencegah politik uang,” tegas Firli.
Kemudian, komisi antirasuah kini fokus dengan kampanye Hajar Serangan Fajar. Langkah ini dilakukan dengan mengajak masyarakat menolak politik uang untuk memastikan calon yang dipilih adalah mereka yang berintegritas.
Selain itu, mereka juga fokus melakukan program pencegahan dan pendidikan lainnya. Kata Firli, semua upaya ini juga dibarengi dengan penindakan terhadap para pelaku korupsi.
“(Strategi penindakan ini, red) untuk membuat orang takut melakukan korupsi,” tegasnya.
“Dan ketiga strategi itu tentulah kami melibatkan masyarakat,” pungkas Firli. (Dasuki)
