Jakarta, Demokratis
Presiden Joko Widodo tidak ingin melihat masyarakat menjadi korban politik identitas dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” kata Jokowi menegaskan, Selasa (17/1/2023).
Dia mengingatkan agar aparat TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis, serta meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.
“Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?” katanya pula.
Dia menekankan semua pihak harus betul-betul memiliki sensitivitas di tahun politik serta sering turun ke lapangan, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan.
“Saya titip betul masalah ini, kata Jokowi pula.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta kepala daerah memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk beribadah, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Dia menegaskan jangan sampai ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah. Sebab kebebasan beragama dan beribadah sudah dijamin konstitusi.
“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir ‘sesusah’ itu kah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar,” kata Jokowi. (EKB)
