Jakarta, Demokratis
Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh tidak memungkiri bahwa anggota BPK ada tarik ulur politik. Tarik ulur ini bukan hanya saat proses seleksi saja, mungkin hal itu juga terjadi ketika menjabat sebagai pimpinan BPK.
“Ketika bekerja sebagai pimpinan BPK, namun ada tarik ulur politik yang bertentangan hati nurani. Maka harus menyikapi dengan baik,” ujar M Nuh.
Anggota DPD RI asal Riau Misharti menyoroti bahwa sampai saat ini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang masih diburu setiap daerah. Padahal WTP bukan jaminan bahwa WTP itu bersih dari pelanggaran, faktanya masih saja ditemukan temuan seperti aset yang disalahgunakan di daerah. “Kita tidak mau kejadian ini terulang lagi,” paparnya.
Di Jakarta, pada hari Selasa (11/8/2021), DPD RI kembali melanjutkan fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan, atas calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Yang diikuti 16 bakal calon anggota BPK RI yang berlangsung tanggal 10-11 Agustus 2021. Selanjutnya direkomendasikan oleh DPD RI kepada DPR RI.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana saat memimpin fit and proper test mengingatkan bahwa segala informasi dan keterangan yang disampaikan calon anggota BPK merupakan keterangan yang sebenar-benarnya.
“Kami ingatkan kepada saudara calon anggota BPK bahwa segala informasi dan keterangan yang disampaikan menyangkut diri saudara merupakan keterangan yang sebenar-benarnya,” kata Elviana yang didampingi Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto, serta Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Annakotta, dan Casytha A Kathmandu.
Senada dengan Misharti, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menjelaskan isu WTP beberapa lalu sempat ramai di publik. Untuk itu, anggota BPK harus memiliki terobosan baru agar bisa menyikapi hal tersebut.
“Isu WTP sempat ramai di publik, anggota BPK harus memiliki terobosan baru seperti meningkatkan integritas auditor BPK,” tegasnya. (Erwin Kurai Bogori)
