Jumat, November 22, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terjaring OTT, Bupati Meranti Dibawa KPK Bersama Pejabat BPK Riau

Jakarta, Demokratis

Bupati Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sore ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penyidik semalam.

Tak sendiri, Adil dibawa ke Jakarta bersama ketua tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau yang juga ikut ditangkap. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

“Saat ini pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Ada dua orang, yaitu Bupati Kepulauan Meranti dan 1 orang lainnya yaitu adalah ketua tim BPK Perwakilan Riau,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (7/4/2023).

Setibanya di Gedung KPK, Adil dan ketua tim BPK Riau langsung menjalani pemeriksaan lanjutan.

Selain Adil dan ketua tim BPK Riau, KPK juga menangkap puluhan pejabat Pemkab Kepulauan Meranti ke Jakarta dari lokasi penangkapan pagi ini. Pihak swasta yang terlibat juga ikut dijaring KPK.

Pihak tersebut saat ini masih dalam perjalanan. Setibanya di Gedung KPK, puluhan pejabat dan pihak swasta ini juga akan diperiksa. “Terperiksa lainnya menyusul, masih dalam perjalanan,” urai Ali.

Ali menuturkan, menyebut tim turut menyita uang sebagai alat bukti. Namun, belum ada hitungan pasti nilai uang yang disita lembaga antirasuah tersebut.

“Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya. Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan,” ujar Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap dua kasus yang menjerat Adil dalam OTT. Adil ditangkap karena diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umrah. Selain itu, Adil juga diduga melakukan pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP).

“Kasus pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan dipotong 5-10 persen. Lalu suap pengadaan jasa umroh,” urai Ghufron.

Uang persediaan dalam hal ini merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja pemerintah atau membiayai pengeluaran yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Sementara, ganti uang persediaan adalah uang pengganti uang persediaan yang sebelumnya telah diajukan.

Meski begitu, Ghufron belum merinci bagaimana kasus suap serta pemotongan UP dan GUP menjerat Adil. Saat ini, tim KPK masih mengembangkan kasus tersebut.

“Itu yang ter-capture awal untuk selanjutnya kami kembangkan,” ujar Ghufron. (Dasuki)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles