Tapanuli Selatan, Demokratis
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah desa yang seharusnya mengutamakan transparansi, keadilan, dan efisiensi, terdapat sejumlah praktik mencurigakan yang menunjukkan bahwa dana desa tidak dikelola dengan baik. Kepala desa (kades) yang seharusnya menjadi pemimpin dan pengelola anggaran desa malah mengabaikan aturan dan berperilaku koruptif. Berikut ini adalah sejumlah indikasi dari pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan tidak transparan.
Berdasarkan Surat Perintah Kajari Tapsel Nomor : Print.02/L.2.35/Ft./09/2025 tanggal 02 September 2025, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapanuli Selatan resmi menahan Kepala Desa Panopuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, Aminur Rasyid Harahap, terkait dugaan korupsi APBDes tahun 2022 s/d tahun 2023.
Adapun modus kepala desa melakukan aksinya dengan cara tidak merelesiasikan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) TA 2022 s/d 2023.
Tidak melibatkan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan membuat laporan keuangan fiktif dan mark-up, terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Panoppuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2022 s/d tahun 2023 dan juga tidak merelesiasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Akibat perbuatan kepala desa tersebut, sebagaimana laporan tim audit Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, negara dirugikan sebesar Rp506.879.4875 (lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
AH yang menjabat Kepala Desa Panoppuan sejak tahun 2009 s/d Agustus 2025 dipersangkakan melanggar pasal 2 ayat (1), jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Demikian press realise Nomor PR/L.2.35/ Dti.1/09/2025 yang dilaksanakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapanuli Selatan, Muhammad Indra Muda Nasution, SH, MH, didampingi Kasi Pidsus, Ivan Darmawulan, SH dan Kasi Intel, Obrika Yandi Simbolon, SH, Selasa (2/9/2025) bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapanuli Selatan.
Di tempat terpisah, Uba Nauli Hasibuan, SH di salah satu Rumah Makan di Sipirok selaku Sekretaris Umum NGO Lembaga Independen Pengawasan Pejabat & Aparatur Negara Sumatera Utara (LIPPAN-SU) menyampaikan saat ini banyak kepala desa yang dilaporkan oleh Tim Pers Tabagsel atau kumpulan pers dan masyarakat Tapanuli Selatan yang melakukan investigasi seputar penyaluran dan realisasi DDS dan ADD TA 2023 dan 2024.
“Sehingga dengan adanya temuan yang terindikasi KKN, sehingga mereka membuat dumas tentang ketidaktransparan kades selaku penggunaan dana desa di wilayah Tapanuli Selatan ini,” katanya.
“Lalu kemungkinan akan ada beberapa kepala desa yang menyusul mengalami hal yang sama dengan Kades Panompuan, Kecamatan Angkola Timur, Desa Sijungkang, Pargarutan Dolok, kemudian di wilayah Luat Karangan, Kecamatan Sipirok dll,” tambah Hutagalung di rumah makan tersebut, Selasa (2/9/2025). (Abdullah Taufieq)
