Bandung, Demokratis
ARM Desak Kejagung dan KPK segera periksa Deden Saepul Hidayat selaku Kepala Bidang (Kabid) PKLK, dan saat ini menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait kegiatan di Bidang PKLK (Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus) Disdik Jabar, yang menggunakan anggaran dari APBD Jabar miliaran rupiah untuk membiayai beberapa kegiatan di Bidang PKLK.
ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) melalui Ketua Umumnya Furqon Mujahid Bangun, yang juga saat ini dipercaya menjabat sebagai Dansatgas Anti Korupsi Forum Ormas/LSM Provinsi Jawa Barat kepada Demokratis di Bandung, belum lama ini, mengatakan pihaknya akan segera berangkat ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk mendesak agar Kejagung dan KPK segera periksa Deden Saepul Hidayat yang bertanggung jawab terhadap miliaran uang negara yang digunakan membiayai kegiatan di Bidang PKLK.
Adapun kegiatan yang Bidang PKLK tersebut adalah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus tahun anggaran 2023 sebesar Rp.5.000.000.000, Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Rp.5.000.000.000,00, Pembangunan Sarana Prasaranadan Utilitas Sekolah Rp.943.102.640. Pemindahan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi Rp.5.000.000.000,00, Penataan Pendistribusian Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Bidang PKLK Rp.2.000.00.000.00 dan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Rp.3.000.000.000.00.
Wartawan Demokratis sudah melakukan konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Wahyu Mijaya (saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan Jabar), dan didisposisikan kepada Kabid PKLK, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Padahal wartawan Demokratis sudah mengajukan pertanyaan tertulis tersebut sejak Agustus 2023 lalu. Yang dipertanyakan pun hanya seputar kegiatan tersebut, kemana saja uang tersebut digunakan, atau dialokasikan kemana saja anggarannya? Ada dugaan KPA Deden Saepul Hidayat sengaja membiarkan dan tidak menjawab surat tersebut. Bahkan pada satu kesempatan ketika Demokratis bermaksud menemuinya untuk wawancara, dirinya memilih kabur dari pintu belakang.
Wartawan Demokratis mencobe menemui Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, yang baru duduki sebagai pejabat Plh, untuk diminta tanggapannya terkait miliaran uang negara yang digunakan Kabid PKLK Deden Saepul Hidayat untuk membiayai beberapa kegiatan di Bidang PKLK, namun yang bersangkutan belum bisa ditemui karena baru mulai rapat kata scurity gedung utama pada wartawan Demokratis, Jumat (31/5/2024).
Saat wartawan Demokratis mengkonfirmasi terkait kegiatan di Bidang PKLK Disdik Provinsi Jawa Barat, Kamis (27/6/2024), Kabid PKLK, Deden Saipul Hidayat yang juga merangkap sebagai Plt Sekdis akan somasi wartawan Demokratis, sampai minta alamat rumah. (IS)
