Sabtu, Desember 21, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terkait Proyek Persinyalan, Dirjen Mohamad Risal Wasal  dan PPK Hastoro Pamulung, Bungkam

Bandung, Demokratis

Ir. Mohamad Risal Wasal,  ATD., MM., IPM Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian,  bungkam dan tidak memberi Tanggapan terhadap Surat konfirmasi yang diajukan SKU Demokratis dan Online kepada dirinya.

Surat konfirmasi SKU Demokratis tersebut dikirim dari Bandung hari Jum’at (29/11/2024),  yang isinya Beberapa pertanyaan Terkait Proyek Persinyalan yakni seputar pekerjaan proyek persinyalan mulai dari ruas Padalarang sampai ke Cicalengka yang menggunakan  anggaran dari APBN dengan total lebih kurang, Rp 387.603.133.100,00

Beberapa pertanyaan tertulis yang diajukan yakni, keberadaan Persinyalan yang sudah di elektrifikasi kan dari asalnya mekanik. Apa alasan Kementerian Perhubungan mengganti persinyalan tersebut. Apa alasan Proses tender yang dilakukan penunjukan langsung kepada PT. LEN Industri (Persero) dan PT. LEN Railway System. Dalam pelaksanaan proyek penimbunan kabel persinyalan tersebut material apa saja yang digunakan ?. dan beberapa pertanyaan lainnya.

Sebelumnya,SKU Demokratis sudah mengajukan Pertanyaan yang sama kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung, Endang Setiawan. Wartawan Demokratis sudah berupaya berulang kali mendatangi kantor BTP untuk menanyakan Jawaban tentang surat. Ketika bertemu dengan Rahman atau panggilan sehari-hari Anto, dia mengatakan bahwa Surat Demokratis sudah didisposisikan oleh Kepala Balai kepada PPK Hastoro Pamulung dan PPK menyerahkannya kepada stafnya Ahmad Suheri untuk menjawab surat Tim Wartawan SKU Demokratis dan Online.

Sampai saat ini Jawaban dari PPK tersebut belum ada diterima SKU Demokratis.  Sepertinya PPK Hastoro Pamulung sengaja bungkam. Begitu juga Mohamad Risal Wasal Dirjen Perkeretaapian di Jakarta sampai saat ini tidak memberikan jawaban yang membuktikan bahwa lembaga yang dipimpinnya adalah lembaga yang transparan.

Sepertinya ada yang ditutup-tutupi oleh pihak Dirjen maupun PPK. Padahal SKU Demokratis mengajukan pertanyaan tertulis  selaku sosial kontrolyang  membutuhkan Konfirmasi dan informasi Publik, dalam bentuk Pertanyaan Tertulis berkaitan dengan Proyek Persinyalan mulai dari ruas Padalarang sampai ke Cicalengka. Semua masukan dan informasi akan disosialisasikan melalui media ini. Mohamad Risal Wasal Dirjen Perkeretaapian pun tidak memberi alasan yang jelas kenapa didrinya tidak terbuka kepada SKU Demokratis. Begitu juga PPK Hastoro Pamulung Mereka sepertinya memilih bungkam dari pada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan SKU Demokratis. (IS/Tim)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles