Dari sepuluh pertanyaan yang diajukan oleh Demokratis dalam konfirmasi tertulis tersebut seluruhnya mendapat jawaban dari Kepala Dinas SDA. Namun ada beberapa pertanyaan Demokratis tidak dijawab secara gamblang oleh Kepala Dinas SDA. Hal ini justru menunjukkan bahwa Kepala Dinas SDA tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi yang sebenarnya.
Di antara pertanyaan yang tidak dijawab secara gamblang tersebut adalah pertanyaan nomor 5. Dari jumlah 93 DI di bawah naungan SDA Provinsi Jawa Barat, sebutkan UPTD berapa titik masing-masing paket pekerjaan swakelola tahun 2021 berikut nama dan lokasinya? Di sini Kepala Dinas SDA hanya memberi jawaban singkat saja yakni “Tersebar di UPTD wilayah Sungai Dinas SDA Provinsi Jabar”. Sepertinya Kepala Dinas enggan menyebutkan berapa titik, nama dan lokasi pekerjaan tersebut.
Pertanyaan lainnya yang tidak mendapatkan jawaban yang gamblang yakni pertanyaan nomor 8. Yang hanya dijawab, “Sesuai yang tercantum di dalam ijin prinsip KPA/Kasatker TPOP” tanpa melampirkan fotocopy ijin prinsipnya.
Pertanyaan yang lain yang tidak dijawab dengan transparan yakni pada pertanyaan nomor 10. Pertanyaannya, sebutkan total anggarannya dan berikut harga satuannya? Jawabannya : terperinci dalam DIPA kegiatan TPOP 2021. Jawaban ini juga menunjukkan tidak transparannya Kepala Dinas, karena tidak mencantumkan fotocopy DIPA kegiatan TPOP 2021. Kepala Dinas SDA tidak serius memberikan jawaban yang menjadi acuan Demokratis untuk membuat suatu pemberitaan yang dapat memenuhi standar pemberitaan yang akurat, dan berimbang. (IS)
