Oleh Serosa Putra
Untuk beberapa tahun belakangan ini, Pakistan sangat dengan terang-terangan melakukan pembodohan kepada seluruh dunia atas kejadian teror pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan menerima bantuan berupa uang dari banyak negara dengan alasan mengurangi teroris, padahal sesungguhnya seluruh uang tersebut digunakan untuk medukung para teroris dan menggunakan teroris itu sebagai penguasa bagi negara terdekatnya, India dan Afganistan. Hal tersebut juga tidak hanya mendukung dari organisasi para teroris tersebut baik secara keuangan, logistik, dan terhadap dasar moral dan sebagainya, tetapi juga membantu dalam membangun bentuk baru dari tujuan utama melakukan terorisme di India dan melakukan distabilisasi terhadap pemerintah Afganistan. Beberapa negara sangat menyadari apa yang dilakukan oleh Pakistan, namun mereka menutup mata atas kegiatan Pakistan. Mereka bahkan mendukung Pakistan dengan argumen bahwa Pakistan akan melangkah pada arah yang tepat dalam mendukung terorisme atau Pakistan sebagai korban dari terorisme itu sendiri.
Seiring waktu, ketika negara tersebut menyadari adanya persamaan bahwa tidak bergerak pada arah yang berlainan dan tujuan strategi mereka tidak dapat diperoleh hanya dengan bergantung pada Pakistan baik satu pihak maupun dari pihak lainnya, resistansi yang kaku ketika menghadapi kekuatan NATO di Afganistan, pergerakannya dapat sangat dibaca degan mudah, apalagi ketika skeptimisme dunia terhadap niatan bonafit dari negeri seperti Pakistan, menjadi pertanyaan mendasar. Niatan di balik dukungan financial mereka tiba-tiba merubah kedudukan mereka dan mereka juga sekarang mencoba mengekspose Pakistan karena telah melakukan kesalahan dalam mendestabilisasi daerah dan mempromosikan terorisme pada berbagai organisasi. Pakistan sangat percaya diri terhadap bantuan finansial yang data secara berkesinambungan yang mencoba untuk meningkatkan standar ekonominya dan kegiatan untuk membangun bangsa atau hal tersebut dapat menggunakan bantuan finansial dengan arah yang tepat. Selain itu, hal ini mengalihkan kegiatan ekonomi mereka terhadap pembiayaan teror, memperkuat kekuatan bersenjata dan membeli senjata baru. Setiap orang dalam pemerintahan, tentara dan penduduk sipil dipenuhi dengan perasaan hampa atas kebanggaan yang mereka dapat memenuhi beberapa negara dengan desain bermasalah dengan bantuan dari para teroris. Keadaan membawa perubahaan yang tiba-tiba dan beberapa dari para teroris menjadi partner yang tidak dapat dipercaya dan mengarahkan senjatanya kepada pembangunan Pakistan, memberikan guncangan tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan kepada mentor mereka yang berasal dari Pakistan.
Keadaan sekarang yaitu terdapat beberapa pusat kekuatan di Pakistan : tentara (ISI), organisasi teroris, grup politik, dan lain-lain. Penguasa yang sesungguhnya pemerintah penduduk sipil, dikurangi menjadi sekedar boneka, meminta bantuan atau donasi dari badan dunia dan negara lainnya untuk kekuatan pusat lainnya di Pakistan untuk mempertahankan hal tersebut.
Pembiayaan terorisme oleh Pakistan sangat ketat sehingga Pakistan telah menjadi pantauan dari agensi pengawas internasional, Financial Action Taks Force (FATF), yang berbasis di Paris, Perancis. FATF merupakan badan antar pemerintah yang dibangun pada tahun 1989 untuk memusnahkan money laundering, pembiayaan teroris, dan kegiatan lainnya yang mengancam integritas dari Sistem Finansial Internasional.
FATF telah mengeluarkan peringatan tegas kepada Pakistan untuk menjalankan langkah-langkah yang tepat dan menyelesaikan rencana aksi secara cepat untuk memeriksa dan memberhentikan pembiayaan pada sekelompok teroris sampai dengan Februari 2020, atau Pakistan harus siap untuk menghadapi masuk dalam daftar hitam. Hal ini tentunya akan memberikan pukulan besar yang tiba-tiba terhadap ekonomi yang mengejutkan dari Pakistan dan di atas itu, tentunya image dari negara Pakistan dan rakyatnya.
Pakistan sendiri sudah ada di list abu-abu FATF, Pakistan telah mendapatkan peringatan serius dari sekutu cuacanya, China, ketika Presiden FATF yang sekarang dari China, Xiangmin Liu, memperingatkan Pakistan selama sesi plenary di Paris dimana Pakistan membutuhkan untuk melakukan lebih dan lebih cepat. Semua bentuk kegagalan dalam memenuhi standar global FATF, akan dianggap lebih serius jika pada Februari 2020, Pakistan tidak membuat perubahan yang signifikan. Hal ini akan mengarahkan inklusi Pakistan ke dalam daftar hitam. Degan hal ini, FATF juga telah disampaikan kepada donor pembiayaan internasional agar mereka siap dengan aksi tersebut pada Februari 2020, jika Pakistan gagal untuk memenuhinya. Terdapat 27 poin pada daftar dimaksud, tetapi Pakistan dapat memenuhi hanya 5 poin saja dari 27 poin tersebut.
Hal tersebut merupakan hal yang teramat memalukan dan aib bagi sebuah negara, Pakistan yang negara berkedaulatan, tetapi tidak dapat menyelamatkan wajah dan kehormatan di depan dunia. Sikap yang tidak bertanggung jawab dan sembrono dari Pakistan, menempatkan harga diri dan kehormatan dari rakyat negara padahal yang paling terbawah. Rakyat Pakistan dilihat memiliki dugaan mencurigakan di seluruh dunia dan semua orang Pakistan mengetahui betul mengenai hal ini.
Terdapat keputusan bulat sekarang bahwa akan ada keterbatasan penuh atas perkembangan terkait masalah pembiayaan terorisme oleh Pakistan, duta besar China di India pada sebuah wawancara setelah kunjungan terkini dari Presiden China ke India menyatakan bahwa banyak negara telah didorong untuk mempertahankan kerja sama internasional dalam rangka melawan terorisme.
Pakistan ditepatkan pada daftar abu-abu oleh FATF pada bulan Juni 2018 dan diberikan rencana aksi yang harus dipenuhi pada Oktober 2019 atau akan menghadapi risiko masuk ke dalam daftar hitam.
Pada bulan Agustus 2019, Grup Asia Pasifik dalam money laundering (APG), afiliasi kawasan dari FATF, telah menyatakan kekhawatirannya terhadap kinerja Pakistan dan telah menempatkan Pakistan dalam daftar yang harus ditindaklanjuti (daftar hitam) atas kegagalan untuk memenuhi standar yang berlaku.
Senator Amerika Serikat, Maggie Hassan, setelah menemui Perdana Menteri Imran Khan dan Jenderal Tentara Pakistan Bajwa menyatakan pada Oktober 2019 bahwa Pakistan seharusnya mengakhiri dukungan terhadap grup teroris. Dia menegaskan bahwa Pakistan memiliki peran penting dalam stabilisasi Afganistan. Dia jelas menyebutkan bahwa pertemuan dengan pimpinan tinggi Pakistan merupakan hal yang penting untuk mengakhiri dukungan kepada Taliban dan teroris lainnya serta mencegah tumbuhnya ideologi terorisme.
Namun, China, Turkey dan Malaysia tidak sependapat untuk menempatkan Pakistan dalam daftar hitam. China bahkan mundur dari pernyataannya, langkah curanglah yang selalu diambil oleh China. Selalu ada perbedaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Pakistan bernasib tidak baik atas semua tolak ukur yang ditetapkan oleh FATF-APG. Berdasarkan sumber
diplomatik, kesempatan Pakistan untuk keluar dari daftar abu-abu, adalah sangat lemah dan lebih besar kemungkinannya masuk ke dalam daftar hitam. Ketika Pakistan masuk ke dalam daftar hitam tersebut, donor internasional akan berpikir ulang terhadap hubungan bisnis mereka dan segala transaksi dengan Pakistan. Pencantuman Pakistan dalam daftar abu-abu menyulitkan Pakistan untuk mendapatkan bantuan financial dari IMF, Bank Dunia, dan European Union (EU), yang telah merugikan ekonominya.
Sikap yang sembrono dan memalukan dari pimpinan Pakistan dan tentara bersenjata benar-benar dianggap enteng. Mungkin karena mereka tidak dapat keluar dari situasi ini, karena mereka sepenuhnya telah menjadi boneka dari teroris dan organisasi radikal. ***
