Karawang, Demokratis
Seluruh proyek pembangunan fisik di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Permukiman (DPRKP) Pemkab Karawang tahun anggaran 2019 lalu dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu dan rencana anggaran biaya (RAB) yang tersebar di 309 desa/kelurahan dari 30 kecamatan di Kabupaten Karawang.
Penyerapan anggaran tahun anggaran 2019 di DPRKP cukup memuaskan karena mencapai 97,20 % yang membidangi pertamanan, pemakaman, penerangan jalan umum (PJU) dan perumahan tertinggi kedua di lingkungan Pemda setempat.
“Pembangunan proyek tersebut sudah mencapai 100%. Namun diberitakan sebelumnya serapan yang anggaran yang telah tercapai ketika itu baru 95%, karena yang 5% lagi tak dapat dicairkan karena adanya limit pemeliharaan,” tutur Sekretaris DPRKP, Ir H Tatang Tiswa.
Sebelumnya pada Desember 2019 lalu, Ir H Tatang Tiswa mengungkapkan, pelaksanaan proyek sudah 100%, dengan rincian belanja langsung (BL) Rp 152.102.165.175 dan belanja tidak langsung (BTL) atau gaji pegawai Rp 16.668.291.788.
Ir H Tatang Tiswa menandaskan, kedepan dinasnya dapat merealisasikan pembangunan 6.400 unit rumah layak huni (Rulahu), karena masih ada tersisa 2.200 unit lagi karena sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati Karawang, dr Hj Cellica Nurrachadiana.
“Yang merealisasikan pembangunan Rulahu kepada masyarakat Karawang yang kurang mampu sebanyak 6.400 unit sampai tahun 2021,” ucap H Tatang Tiswa.
Sebelumnya, Senin ( 27/1), Sekretaris DPRKP, seusai apel pagi, kepada Demokratis mengatakan bahwa serapan anggaran mencapai 97,20%. Belanja langsung Rp 12.904.890.258 (95,45%). Sedangkan belanja tidak langsung (BTL) Rp 160.031.469.435 (97,35 %).
”Totalnya sebesar Rp 172.936.159. Dengan total persennya 97,20%. DPRKP merupakan peringkat tertinggi kedua soal serapan anggaran. Sedangkan Bapenda adalah peringkat tertinggi pertama,” imbuh H Tatang Tiswa penuh semangat karena selama ini belum pernah terjadi peringkat ke dua soal serapan anggaran. “Baru pertama kali ini selama saya di DPRKP,” tambahnya. (Juanda Sipahutar)