Tanjungpinang, Demokratis
Sejumlah masyarakat Kota Tanjungpinang mengeluhkan biaya tagihan bulanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri yang melonjak tidak wajar sampai dua kali lipat. Hal tesebut pun dialami oleh wartawan Demokratis.
Selama ini pelanggan PDAM Tirta Kepri tidak mengetahui jika jumlah air yang digunakan tidak sesuai dengan yang tertera di stand meter maupun rekening struk pembayaran sehingga biaya yang dibayar tiba-tiba saja meledak.
Seperti yang dialami oleh wartawan Demokratis, biaya bulanan yang harus dibayar naik dua kali lipat dari biaya pemakaian biasanya senilai Rp37.500 atau paling tinggi senilai Rp52.500 kini melonjak tidak karuan sampai senilai Rp249.500 selama dua bulan.
Padahal tagihan biaya air wartawan Demokratis masuk golongan IIA atau rumah tangga sehingga terindikasi ada permainan tidak sehat yang dilakukan para oknum pejabat PDAM Tirta Kepri.
Hal tersebut diduga sengaja dilakukan oleh PDAM Tirta Kepri untuk meraup untung yang belipat-lipat untuk mengisi dompet para pejabat di PDAM Tirta Kepri. Hal ini diperkuat oleh pengakuan seorang mantan karyawan PDAM Tirta Kepri yang sudah pensiunan tahun ini.
Menurutnya, agar biaya tagihan air yang dialirkan oleh PDAM Tirta Kepri dapat normal kembali masyarakat harus melakukan komplain kepada para pejabat BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepri ini.
“Abang baiknya datang ke kantor PDAM Tirta Kepri ke ibu Ida Staf Administrasi di PDAM Tirta Kepri tersebut untuk mempertanyakan lonjakan rekening tagihan dan pasti akan dikurangi mereka nantinya,” ungkap mantan karyawan yang minta namanya dirahasiakan itu kepada Demokratis, Sabtu (9/10/2021).
Akhirnya, agar permasalahan ini dapat lebih jelas, wartawan Demokratis pun melakukan konfirmasi sembari membawa rekening tagihan bulanan yang tidak wajar mencapai dua kali lipat senilai Rp249.500 selama dua bulan yakni Juli dan Agustus ke PDAM Tirta Kepri, Selasa (12/10/21).
Sabrin salah seorang karyawan PDAM Tirta Kepri saat ditemui mengatakan bahwa dirinya sudah berencana untuk melakukan pengecekan meteran air wartawan Demokratis namun terhalang karena pagar digembok meskipun selama tidak tidak pernah digembok.
Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa Hasan Basri pemilik rumah tahun ini pernah datang ke PDAM. Hal ini pun membuat wartawan Demokratis menjadi merasa aneh karena rumah Hasan Basri sudah kurang lebih lima tahun dibeli oleh Nasril salah satu pejabat Kepri. Wartawan Demokratis juga sudah setahun satu bulan tinggal di rumah Nasril dan Hasan Basri seorang pensiunan polisi sudah pulang kampung ke Padang.
Lebih ironisnya lagi, salah satu warga Perumnas Sei Jang yang ingin namanya dirahasikan mengatakan saat ingin mengajukan agar rumahnya dialiri oleh air pam ia disuruh oleh karyawan PDAM Tirta Kepri untuk merogoh uang senilai Rp7 juta agar air pam bisa mengalir lancar jaya ke rumahnya. (Rizal Saragih)
