Depok, Demokratis
Citra Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama ini cerderung negatif. Masyarakat umum memandang pelayanan instansi ini sarat pungutan liar (pungli) akibat praktik mafia tanah.
Baru-baru ini, 13 pegawai BPN di berbagai daerah ditetapkan sebagai tersangka mafia tanah. Mereka disangka menjalankan praktik kotor yang menyulitkan masyarakat yang mengurus sertifikat.
Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI, tak lama setelah disumpah sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk tim khusus memburu mafia tanah.
Dalam diskusi dengan jurnalis di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Jumat siang, 4 November 2022, Kepala Kantor BPN Kota Depok Setyo Anggraini mengemukakan pihaknya menghadapi banyak tantangan dalam upaya memperbaiki citra lembaga yang dipimpinnya.
Selain masalah yang disebutkan di atas, BPN Kota Depok selama ini dinilai gagal membangun hubungan yang baik dengan kalangan pers.
Hal tersebut membuat kontrol sosial pers terhadap instansi tersebut tak berjalan sebagaimana mestinya. Dampaknya, secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan upaya pimpinan BPN meningkatkan kinerja tidak berjalan maksimal.
“Kami hari ini senang sekali dapat silaturahmi dan diskusi dengan pengurus PWI dan para jurnalis di Depok. Koordinasi dan kolaborasi ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja BPN Kota Depok,” papar Setyo, menjawab pertanyaan wartawan tentang pejabat BPN Kota Depok yang cenderung tertutup terhadap pers selama ini.
Setyo baru memimpin BPN Kota Depok tujuh bulan terakhir. Ia sebelumnya menjabat Kepala BPN Kota Cirebon.
Diungkapkan pula,BPN Kota Depokselama ini menangani tak kurang 7.000 berkas pertahanan setiap bulan. Sebagai nakhoda baru, ia menggalang jajarannya agar kinerja ini terus meningkat dari hari ke hari.
Salah satu strategi agar masyarakat umum puas atas pelayanan BPN, yakni pelaksanaan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran).
Pelataran adalah program pelayanan pertanahan yang dibuka pada Sabtu dan Minggu. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang tidak dapat mengurus administrasi pertanahannya karena sibuk bekerja.
Program tersebut merupakan gagasan Menteri ATR /BPN Hadi Tjahjanto. Setyo sendiri mengawal sepenuhnya Program Pelataran agar berjalan optimal.
“Melalui teman-teman PWI hari ini, kami mengimbau warga Depok agar mengurus sendiri administrasi pertanahannya. Bayarlah biaya sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada lebih-lebih,” ujar Setyo.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansyah menjelaskan agar bersinergi dengan organisasi profesi yang dipimpinnya dalam rangka menertibkan jurnalis ilegal atau seseorang yang mengaku-ngaku insan media.
“Jangan layani wartawan abal-abal itu. Selama ini banyak pejabat yang tetap menerima wartawan ilegal. Silakan melapor ke PWI jika ada orang yang mengaku jurnalis atau oknum yang memeras pejabat BPN, misalnya,” papar Rusdi, yang jurnalis Republika.co.id.
Usai diskusi, Rusdi menyerahkan buku karyanya yang berjudul 22 Cerita di Balik Berita kepada Ketua BPN Kota Depok Setyo Anggraini.
Buku ini membahas dinamika pengalaman jurnalistik Rusdi selama 30 tahun berkarier sebagai wartawan. (Tholib)
