Aceh, Demokratis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau penanganan banjir yang menimpa sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara dan sebagian Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, Selasa (18/10/2022). Bencana banjir terjadi sejak Selasa (4/10/2022) lalu, disebabkan oleh luapan air Sungai Krueng Keureuto dan Krueng Pirak akibat curah hujan yang sangat tinggi di hulu sungai.
Menteri Basuki mengatakan, peninjauan penanganan bencana banjir ini dilakukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan infrastruktur rusak terdampak banjir. Menurut laporan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Ditjen Sumber Daya Air terdapat 4 tanggul sungai jebol, dengan sisa kondisi kritis ada 18 titik.
“Nanti akan kita tangani, utamanya yang jebol-jebol seperti ini. Sekarang sudah memobilisasi 12 alat berat menuju ke seni dari Bendungan Keureuto, Insya Allah minggu ini selesai,” kata Menteri Basuki.
Berdasarkan hasil inventarisasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I penanganan 4 tanggul jebol yang perlu segera dikerjakan adalah Sungai Krueng Pasee Desa Madan Sepanjang 100 meter, Sungai Krueng Keureuto Desa Mancang sepanjang 150 meter, Sungai Krueng Peuto Desa Meunasah sepanjang 120 meter, dan Sungai Krueng Peuto Desa Trieng sepanjang 100 meter.
“Saat ini tengah dilakukan perbaikan tanggul jebol dengan dipasang geobag/jumbo bag dan bronjong yang ditimbun tanah sebagai tanggul yang kuat menahan air,” kata Menteri Basuki.
Selain penanganan tanggul, Menteri Basuki juga akan mempercepat konstruksi Bendungan Keureuto berkapasitas tampung 215 juta/m3 dengan fungsi utama untuk mengurangi risiko banjir wilayah Aceh Utara. Bendungan Keureuto membendung Sungai Krueng Keureuto yang memiliki 6 anak sungai sebagai penyebab utama banjir pada daerah hilir.
Pada konstruksi bendungan juga disediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun sehingga mereduksi area banjir seluas 1.225,53 m3/detik. Direncanakan Agustus 2023, Bendungan Keureuto tuntas konstruksinya.
“Bendungan dibuat untuk mengurangi banjir. Saya ambil contoh di Kalimantan Selatan semua banjir tahun 2020 lalu, hanya satu kabupaten yang tidak banjir yakni Kabupaten Tapin karena ada Bendungan Tapin,” kata Menteri Basuki.
Dalam peninjauan, Menteri Basuki juga mengingatkan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh untuk memonitor ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat terdampak banjir dan pengungsi.
“Tolong dicek terus suplai air bersihnya dan sanitasi juga, ini penting untuk keperluan sehari-hari masyarakat,” kata Menteri Basuki.
Bantuan tanggap darurat secara bertahap disalurkan Kementerian PUPR melalui BPPW Aceh, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berupa layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke lokasi-lokasi permukiman warga terdampak banjir. Sejak 5 Oktober lalu telah dimobilisasi sebanyak 6 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4000 liter, 10 unit Hidran Umum berkapasitas 2000 liter, dan 3 unit dump truck, 1 unit double cabin, 30 unit Hidran Umum, dan 19 personel Satgas Bencana dari BPPW Aceh.
“Sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 telah melakukan pendistribusian air bersih sebanyak 704.000 liter, dengan jumlah distribusi air rata -rata 80.000 liter/hari di salurkan ke titik – titik hidran umum, tampungan–tampungan air masyarakat seperti drum, ember, dapur umum dan tenda pengungsian dengan MTA,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh Deni Arditiya.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Anggota DPR RI Komisi V Ruslan M. Daud, Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA Bob Arthur Lombogia, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Heru Setiawan, Kepala BPPW Aceh Deni Arditya, Dirut PT Brantas Abipraya Sugeng Rochadi. (Reimon)
