Patimban, Demokratis
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendengar aspirasi para nelayan di sekitar proyek pelabuhan Patimban. Hal itu dilakukan Menhub saat meninjau progres proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (31/10).
Menhub mengatakan, selain fokus pada progres penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban tahap 1, ia juga fokus pada aspek sosial yaitu dampak dari pembangunan pelabuhan ini terhadap mata pencaharian nelayan di sekitar Patimban.
“Rencananya nanti akan ada kerja sama dari para perusahaan dengan membentuk koperasi usaha bersama untuk nelayan dan ada bantuan kapal yang muatannya lebih dari 15GT supaya nelayan bisa melaut lebih jauh,” kata Budi Karya saat meninjau Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (31/10).
Ia juga memastikan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menangani para nelayan agar tidak mengganggu mata pencaharian para nelayan.
Hal itu disambut baik oleh para nelayan di sekitar Pelabuhan Patimban yang sempat bertemu dengan Menhub pada saat peninjauan.
Menhub meninjau progres proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal ini dilakukan Menhub untuk memastikan proyek tahap 1 pembangunan pelabuhan tersebut dapat selesai sesuai target pada November 2020 dan bisa dioperasikan secara terbatas pada Desember 2020.
“Dari hasil rapat tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa pengerjaannya bisa diselesaikan pada akhir November 2020 dan pada bulan Desember 2020 sudah bisa dioperasikan sebagai car terminal,” kata Menhub.
Menhub mengatakan, akan kembali meninjau pelabuhan ini pada pekan ketiga bulan November 2020 untuk memastikan kembali progresnya.
Pembangunan pelabuhan Patimban telah mengalami progres yang baik yaitu : pembangunan terminal mobil (car terminal) seluas 8 ha mencapai 92% dan ditagetkan selesai pada akhir November 2020. Car teminal ini memiliki dermaga berukuran 350 meter x 33 meter berkapasitas 218.000 CBU.
Kemudian, terminal kontainer seluas 1 hektar dengan dermaga berukuran 420 meter x 34 meter juga ditargetkan selesai pada akhir November 2020. Dermaga ini berkapasitas 250.000 TEUs.
Sementara, jalan akses pelabuhan dari jalan akses yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan ramp on/off jalan akses progressnya sudah mencapai 99 persen.
Selanjutnya, terkait pengelolaan pelabuhan patimban, juga sudah diumumkan calon perusahaan operator yang lolos tahap pra kualifikasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban pada 20 Oktober lalu, yaitu Konsorsium Patimban yang terdiri dari PT CTCorp Infrastruktur Indonesia, PT Indika Logistic & Support Services, PT U Connectivity Services, dan PT Terminal Petikemas Surabaya.
Beberapa hal lainnya yang tengah disiapkan diantaranya : penyiapan SOP pemanduan dan penundaan kapal, SOP penetapan alur pelayanan, uji coba sandar kapal, penyiapan sarana bantu navigasi kapal, pengkajian dan pengesahan ISPS (International Ship and Port Facility Security), penyediaan CIQP (Customs Immigration Quarantine Procedure), izin pengoperasian pelabuhan, penyiapan peta laut, pengerukan alur pelayaran, penentuan tarif, penyediaan listrik oleh PLN, penyediaan air bersih oleh PDAM, serta peningkatan kapasitas SDM Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban melalui pendidikan dan pelatihan (diklat).
Pelabuhan Patimban menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berada di area seluas 369 Ha dan backup area mencapai 356 Ha, dengan biaya investasi total hingga mencapai Rp 43,2 triliun.
Untuk tahap satu sudah dilakukan sebesar Rp 14 triliun yang dananya berasal dari APBN dan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Tahap lanjutan dari pengembangan pelabuhan ini akan dilakukan pada tahun 2023 dengan nilai investasi sebanyak Rp 9,5 triliun.
Turut hadir mendampingi Menhub dan Bupati Subang pada kunjungan kerja ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo, Direktur Utama PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, Direktur Utama PT Wijaya Karya Rudi Hartono, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Novel Arsyad, perwakilan pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah pejabat terkait. (Red/Dem)
