Jakarta, Demoratis
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh mengaku tidak ada pembahasan soal sistem Pemilu 2024 saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta pada 26 Januari lalu.
Surya mengatakan, pertemuan bersama kepala negara berlangsung selama 1 jam 20 menit. Namun, sama sekali tidak menyinggung wacana perubahan sistem pada pemilu.
“Mengingat sudah lama menunggu entry pertemuan Presiden Jokowi, saya tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada, walaupun waktu 1 jam 20 menit saya tidak singgung masalah sistem proporsional terbuka dan tertutup ini, karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas,” ujar Surya Paloh saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).
Surya mengaku tak mau menyia-nyiakan waktu untuk menanyakan wacana sistem pemilu yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Lantaran menurutnya, sikap pemerintah jelas menyerahkan sepenuhnya kepada para ketua umum partai politik (parpol).
“Kalau tertutup baru barangkali saya tanya, ternyata terbuka, sayang kalau saya Tanya,” imbuhnya.
Diketahui, delapan dari sembilan partai politik di DPR memilih agar sistem Pemilu 2024 tetap menerapkan sistem proporsional terbuka sehingga rakyat dapat memilih langsung caleg tanpa melalui perantara partai.
Adapun kedelapan partai tersebut, yaitu PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PKB, Partai NasDem, dan PPP.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak punya urusan terkait sistem Pemilu 2024, apakah akan menggunakan proporsional terbuka atau tertutup. Menurut Jokowi, hal tersebut berada di wilayah para partai politik yang menjadi peserta pemilu.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD City, Tangerang, Jumat, 17 Februari.
Jokowi menjelaskan, kedua sistem pemilu tersebut memiliki kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Dia pun menepis isu yang menyebut bahwa dirinya memberikan arahan untuk mendukung penerapan sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Enggak. Pemerintah, saya perlu sampaikan, kalau dilihat terbuka itu ada kelebihan ada kelemahannya. Tertutup ada kelebihan ada kelemahannya. Silakan pilih. Itu urusan partai,” kata Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan, dirinya bukan ketua umum partai. Karena itu, ia pun tidak memiliki kepentingan untuk mengarahkan sistem apa yang harus digunakan saat pesta demokrasi tersebut.
“Ndak ada, ndak ada, ndak ada. Saya bukan ketua partai kok,” pungkasnya. (EKB)
