Jakarta, Demokratis
Robert Kardinal anggota DPR dari Dapil Papua Barat mengatakan Papua masih perlu perhatian khusus dari pemerintah meski telah lahir Undang-undang Otonomi Khusus.
“Bagi saya Otonomi Khusus masih jalan yang terbaik untuk Papua.”
Ini dikatakan Robert Kardinal di Gedung DPR Jakarta, Kamis (3/12/2020) yang baru kembali dari Papua Barat yang akan menggelar Pilkada 9 Desember 2020.
Dikatakan bahwa Undang-undang Otonomi Khusus Papua belum sempurna dalam menjawab dinamika aspirasi di Papua. “Saya setuju itu. Dan UU Otsus Papua terbuka untuk disempurnakan,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Pekan ini sebagian masyarakat di Papua melakukan deklarasi perbuatan makar yang dianggap sebagai perbuatan melawan pemerintah yang sah.
Di tempat yang sama, Aziz Syasumdin Wakil Ketua DPR mengatakan, DPR men-support pemerintah, TNI dan Polri untuk mengambil langkah preventif dalam menjaga NKRI.
Kata Robert, langkah-langkah yang diambil harus terukur berdasar peraturan yang berlaku.
Aziz juga mengatakan, otoritas DPR bisa melakukan diplomasi parlemen. “Diplomasi parlemen tidak bisa melampaui diplomasi yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri,” jelasnya.
“Papua adalah bagian dari NKRI untuk itu jaga keselamatan dan kewibawaan negara,” kata Aziz.
Tokoh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Pimpinan Benny Wenda kemarin mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan pemerintahan sementara Papua Barat, Selasa, 1 Desember 2020 lalu.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Irwan Fecho menyayangkan sikap Presiden yang belum merespon langsung deklarasi tersebut dengan tindakan yang tegas guna menegakkan kedaulatan NKRI.
“Tentu saya mendesak dengan keras agar pemerintah segera menghentikan aksi provokasi tersebut agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua Barat dapat hidup tenang dan damai tanpa isu-isu liar yang mengancam disintegrasi bangsa. Bahwa Papua Barat adalah bagian dari kedaulatan NKRI yang sah dan tidak boleh diklaim dan diganggu gugat pihak manapun termasuk Benny Wenda,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah terus hadirkan pemerataan dan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua. Kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan di Tanah Air merupakan jalan persatuan bangsa ini yang sejatinya. (Erwin Kurai Bogori)
