Jakarta, Demokratis
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berusaha mendorong laju percepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia dengan target 70% masyarakat sudah divaksinasi hingga akhir 2021. Selain menjaga ketersediaan stok vaksin, Kemenkes juga menyiapkan para vaksinator yang terlatih baik berasal tenaga kesehatan (nakes) dalam lingkup Kemenkes, juga dukungan vaksinator dari elemen lainnya seperti TNI, Polri, BKKBN dan swasta.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, untuk percepatan penyuntikan ini melibatkan semua nakes yang memiliki surat tanda registrasi (STR) untuk menjadi vaksinator serta melibatkan aparat TNI-Polri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan tenaga swasta yang telah dilatih di seluruh provinsi.
Adapun rincian vaksinator dari nakes sebanyak 119.591, TNI sebanyak 5.645, Polri sebanyak 11.174, BKKBN sebanyak 29.999, dan swasta 5.680. Ratusan ribu vaksinator tersebut tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Tanah Air.
Nadia optimistis bahwa sampai akhir tahun ini cakupan vaksinasi Covid-19 dengan target 70% populasi Indonesia sudah tercapai. Saat ini, kata Nadia, pihaknya berupaya agar target cakupan penyuntikan bisa mencapai 2,3 juta sehari.
“Kita masih upayakan untuk mencapai target tersebut,” kata Nadia, Jumat (24/9/2021).
Adapun kendala dari cakupan vaksinasi ini, Nadia menuturkan, masih rendahnya cakupan vaksinasi bagi lansia yang belum menunjukan peningkatan signifikan. Menurutnya, perlu dukungan semua pihak untuk mendorong vaksinasi lansia.
Nadia mengajak keluarga para lansia, untuk membantu menyegerakan vaksinasi, yang sangat penting guna memberikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan. Kata dia, percepatan vaksinasi lansia ini karena menjadi bagian syarat penurunan level pandemi.
Nadia mengatakan, dengan cakupan vaksinasi saat ini, pihaknya masih optimistis bahwa target dosis 1 tuntas pada akhir Desember 2021 dapat tercapai.
Menurutnya, perluasan masih terus dilakukan dengan distribusi melalui TNI/Polri dan juga pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi keagamaan.
Sementara, bagi daerah yang masih terjadi penumpukan vaksin dan capaiannya cakupan masih rendah, Nadia menegaskan, hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, Kemenkes telah memberikan kewenangan pada provinsi untuk mengatur kabupaten/kota.
“Jadi pemda yang harus mendorong percepatan karena setiap wilayah itu ada target masing-masing,” ucapnya.
Nadia juga menyebutkan, pendistribusian vaksin ke daerah, Kemenkes merujuk pada data yang ada di laman vaksin https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines. Dalam hal ini, apabila ada kabupaten/kota yang masih memiliki stok vaksin lebih dari 30 hari, Kemenkes belum melakukan distribusi.
Kebijakan melihat stok vaksin di daerah ini, lanjut Nadia, sebagai bentuk evaluasi dari pengiriman dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, Nadia berharap pemda meningkatkan kecepatan penyuntikan dan harus segera memasukan data sasaran vaksin secara realtime ke aplikasi.
Kemenkes melaporkan sampai Kamis (22/9/2021), vakupan vaksinsi dosis pertama sudah mencapai 84,121 juta dosis (40,39%) dan vaksinasi dosis kedua mencapai 47,335 juta dosis (22,73%). Pemerintah menetapkan sasaran vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720 orang. (Red/Dem)
