Jakarta, Demokratis
Pemerintah sejak akhir Juni lalu telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk percepatan vaksinasi serta menjaga keamanan dan kesehatan dalam pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas nantinya.
Namun, dari target vaksinasi anak nasional sebesar 26.705.490, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 1 Agustus, yang baru tervaksinasi dosis 1 berjumlah 964.452 anak. Sementara itu yang telah mendapatkan sampai vaksinasi dosis 2 baru berjumlah 9.129 anak. Sehingga total anak yang baru menerima vaksin dosis 1 dam 2 adalah 973.581 orang atau 3,64 persen.
Mengenai minimnya angka vaksinasi itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun menyayangkan tidak adanya tindak lanjut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Kami melihat Kemendikbud belum berbuat apa-apa, kami sudah survei vaksinasi anak, orang tua banyak yang tidak mengizinkan dan tidak tau info vaksinasi,” ujar dia dalam telekonferensi pers Pembukaan Sekolah Tatap Muka di Masa PPKM dikutip, Senin (2/8/2021).
Malahan Kemendikbudristek saat ini menjalankan program digitalisasi sekolah. Mereka sendiri yang sangat menginginkan PTM terbatas dilakukan, namun yang dilakukan adalah solusi untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Padahal vaksinasi ini merupakan hal fundamental agar PTM terbatas dapat berlangsung lebih aman.
“Nah Kemendikbud malah bagi-bagi laptop ya, saya rasa ini diagnosis sudah ada tapi obatnya salah. Ini jadi PR besar,” kata dia.
Dirinya juga menyinggung Kementerian Agama (Kemenag) dan juga pemerintah daerah (pemda) yang juga tidak ikut menyukseskan vaksinasi ini. Koordinasi yang tidak lancar menyebabkan vaksinasi anak bergerak lambat.
“Memang tidak ada grand strategi dari Kemendikbud, Kemenag dan pemda. Jadi semua serba merdeka saja, karena merdeka belajar, jadi sekolah silahkan diatur sendiri-sendiri,” tuturnya. (Red/Dem)
