Aceh Tenggara, Demokratis
Wakil Bupati Aceh Tenggara Bukhari Buspa didampingi Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tenggara Jamudin Selian, dalam kesempatan konfirmasi di ruangan Wakil Bupati tepatnya pada komplek kantor Bupati Aceh Tenggara Provinsi Aceh pada kesempatan kunjungan Demokratis (15/1119), Demokratis konfirmasi langsung dengan kedua orang berpengaruh di Tanoh Alas itu. Secara jabatan kedua orang yang disebut berpengaruh di Tanoh Alas, keduanya nomor dua di lembaga eksekutif dan juga legeslatif Agara.
Amatan Demokratis yang sudah dirangkum pada penjelasan pejabat kedua orang eksekutif dan legeslatif tersebut menjelaskan akan hal pentingnya mengawal peruntunan ADD karena banyak terpublikasi dan mencuat ke permukaan terkait indikasi penyimpangan.
Menurut Wakil Bupati ke depan agar fakta yang akurat lebih bisa mucul dengan mengikuti dari awal perencanaan program ADD sehingga fakta lebih relevan dan lebih mementingkan pembangunan ADD menjadi lebih baik.
“Kepada semua media agar lebih bisa mengikuti program desa untuk ke depan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan ADD, ikuti terus hingga pekerjaan. Tujuan kita semua agar media baik wartawan yang wilayah peliputan di Aceh Tenggara bisa mengawal perkerjaan desa juga mengontrol kepala desa untuk kedepan lebih memikirkan orang banyak terkhusus masyarakatnya, agar item kegiatan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, jika ADD tepat ke pada kegiatan yang sudah final, tentu peran media melakukan tugas dan fungsi kontrol dan mengawal langsung dari dasar perencanaan, yakin pasti ada balasan rezeki halal.
“Apa itu rezeki halal? Ya, untung dari pekerjaan desa itu, menurutku yang namanya untung ya jelas halal,” imbuh Wakil Bupati Aceh Tenggara.
Hal yang menarik pada penjelalasan Bukhari Buspa Wakil Bupati Aceh Tenggara menyikapi adanya polemik di beberapa desa di Aceh Tenggara dalam peruntunan realisasi baliho desa yang sudah dipajangkan di setiap desa.
“ADD desa yang terpajang pada baliho, intinya sudah riil. Kalau nggak riil, tentu kepala desa juga berani, nanti mengembalikan uang jika di baliho tak sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat, kesan menyimpang dan sebagainya kita harapkan wartawan Aceh Tenggara jika konfirmasi ke saya kalaupun masalah desa, fakta dan realita itu yang saya harapkan. Tapi kalau konfirmasi masih ke saya masih meraba-raba, jadi ya malas saya pun menanggapi isi persoalan. Memperbaiki negeri ini, semakin lambat saja,” Wakil Bupati Aceh Tenggara menutup kata.
Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tenggara Jamudin Selian juga tak mau ketinggalan dalam komentar terkait ADD di Aceh Tenggara, dalam komentar singkat dia mengharapkan kepada semua media, terkhusus di Tanoh Alas untuk setiap pemberitaan tidak ada memprovokasi dan juga isi dari tulisan yang berujung mengasilkan kegaduhan.
“Menurutku tidak ada yang lebih merasa senior dari saya untuk rekan wartawan yang sekarang ini aktif menulis. Bedanya saya usah pengsiun dari wartawan, jabatan saya terakhir di jurnalis sebagai Ketua PWI Aceh Tenggara, sekarang kebetulan saya dipercaya masyarakat sebagai wakil rakyat (Agara) ini yang ke dua kalinya,” imbuh Jamudin Selian.
“Harapan saya kita dan semua jurnalis terkhusus di Tanoh Alas metuah ini, munculkanlah karya tulisan yang menyejukkan, tak profesional namanya jika tulisan kita hanya membuat pusing kepala berujung kegaduhan,” pungkas Jamudin Selian. (Tim)
