Bandung, Demokratis
Pemberian insentif bagi kepala daerah penyumbang devisa melalui pariwisata memungkinkan dilakukan. Soal ini diungkap langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Hal ini dikatakannya di Kabupaten Badung, berkaitan dengan usulan Gubernur Bali Wayan Koster yang berharap daerah pariwisata tujuan dunia mendapat insentif berupa pembangunan sarana prasarana pendukung.
“Insentif itu memungkinkan, kan kita ada dana insentif daerah, terkait daerah-daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal sangat mungkin (dapat),” kata Wamendagri, Sabtu (5/7/2025).
Untuk mewujudkan usulan ini, Bima Arya mengatakan, perlu dibuatkan regulasi penguatnya berupa syarat dan ketentuan penerima.
“Satu, kriterianya apa, mana daerah layak dan berhak mendapatkan insentif tadi, dan dari apa harus ada kejelasan,” ujarnya.
Saat ini belum ada regulasi khusus untuk pemberian insentif ini, tetapi dana insentif daerah salah satunya linear jika digunakan untuk daerah penghasil devisa melalui pariwisata.
Wamendagri menyampaikan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait usulan ini.
Selain itu, menurut dia, yang harus dipertimbangkan adalah pemanfaatan dari dana insentif tersebut jika sudah diberikan.
“Kami berharap pariwisata harus berkelanjutan, muaranya ke sana, bukan hanya turis ramai tapi tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata dia.
Sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster sendiri sudah menyampaikan usulan ini ke Komisi VII DPR RI dalam kunjungan rombongan ke Denpasar, Rabu (2/7/2025), dimana Bali sendiri dirasa layak mendapat insentif ini.
Sebab, Pulau Dewata menjadi penyumbang devisa negara mencapai 44 persen atau sebanyak Rp107 triliun berputar di Bali sepanjang 2024.
“Untuk Bali karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia 44 persen ya sepantasnya ada keberpihakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Wayan Koster. (EKB)
