Jakarta, Demokratis
Rasa hormat kepada lanjut usia (Lansia) bukan saja bagian budaya bangsa. Namun juga bisa dipahami sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kearifan yang telah mereka berikan kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia.
Dukungan terhadap Lansia dibutuhkan baik dari keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Harus diciptakan lingkungan yang ramah terhadap Lansia sehingga mereka nyaman menjalani kehidupan.
Edy Soeharto Dirjen Rehabilitasi Sosial mengajak semua pihak berpartisipasi dan meningkatkan keperdualian kepada Lansia. “Saya berharap seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Lansia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat,” katanya saat ditemui di ruangannya, belum lama ini.
Kementerian Sosial, menurut Edy, mengembangkan beberapa program untuk membantu mewujudkan Lansia sejahtera. Bantuan sosial untuk Lansia yang berada di dalam keluarga penerima program keluarga harapan (PKH). Program rehabilitasi sosial Lansia untuk memulihkan fungsi sosial Lansia melalui rehabilitasi sosial, pendampingan Lansia oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan soal dan/atau relawan sosial.
“Dukungan aksesibilitas lanjut usia dan dukungan teknis juga dilaksanakan melalui pemberian bantuan yang diberikan kepada lanjut usia miskin dan terlantar berupa makanan tambahan dan alat bantu yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari yang lebih layak,” katanya menekankan.
Program rehabilitasi sosial lansia ke depan akan lebih banyak diarahkan pada pendekatan perawatan di dalam lingkungan sosial (social care) dan mendukung serta menguatkan keluarga (family support). Dalam melaksanakan pelayanan ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) yang bergerak dalam perawatan sosial lanjut usia diharapkan dapat berpartisipasi dan bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Mengutip data dari Yayasan Emong Lansia (Eva AJ Sabdono, dan Situmorang, dkk 2017), Edy menyatakan, data Lansia Indonesia miskin dan terlantar hanya 15 persen sementara sisanya sebesar 85 persen merupakan Lansia potensial.
“Tetapi karena sebagian besar level pendidikannya Sekolah Dasar (SD) ke bawah, maka kemungkinan besar mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang juga kurang memadai. Tetapi intinya, sebagian besar Lansia Indonesia masih aktif,” katanya.
Besarnya jumlah Lansia potensial, merupakan tantangan bagaimana dapat benar-benar memposisikan mereka sebagai subyek dan mitra pelayanan agar mereka dapat menjadi aset sumber daya manusia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat.
Lansia merupakan tahap kematangan pribadi dan kekayaan pengalaman dalam perjalan hidup seseorang yang dapat disumbangkan bagi masyarakat di sekitarnya. Memasuki usia 60 plus atau masa pensiun dapat dimaknai pula sebagai peluang untuk memulai karir kedua.
Kenyataannya, kita masih bisa melihat banyak orang-orang yang berusia 60 sampai 70-an tahun yang masih aktif dalam bidang kegiatan masing-masing. Ini bisa dipahami karena dalam beberapa profesi, bertambah usia bukan hanya bertambah pengalaman, tetap juga bertambah kearifan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu profesi itu sendiri.
Untuk itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat, untuk bukan saja memelihara serta meningkatkan harkat dan martabat para Lansia sebagai manusia, tetapi juga memberikan mereka peranan yang tetap produktif dalam keseluruhan gerak pembangunan nasional.
Berangkat dari uraian di atas. Pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi Lansia di Indonesia seperti merevisi UU 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia.
UU 13 Tahun 1998 menitik beratkan pada pemenuhan hak-hak dasar Lansia, meliputi pelayanan kegamanaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, kemudahan fasilitas, dan pelayanan sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, sosial, dan perlindungan sosial. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan nasional pelayanan lansia berupa Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Lansia) 2018-2025.
Lima strategi yang dikembangkan dalam Stratanas yakni: (1) Membangun SDM; (2) Mengungatkan kelembagaan; (3) Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial, pendapatan serta kapasitas individu; (4) Meningkatkan derajat kesehatan Lansia; dan (5) Memenuhi hak Lansia.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan wajib dasar berupa rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, kini tidak boleh lagi ada kelanjutan usia terlantar yang tidak mendapat kebutuhan dasar, karena wajib hukumnya Pemerintah Daerah menyediakan identitas, tempat tinggal, pakaian, makanan, dan pelayanan kesehatan lanjut usia terlantar.
Dari penjelasan dan ilustrasi di atas tampak isu penduduk Lansia berhubung sangat erat dengan berbagai isu sosial ekonomi, politik dan budaya seperti penyediaan lapangan kerja, pembangunan kawasan pedesaan, pelayanan sosial, bahkan juga perubahan pandangan dan gaya hidup pada penduduk kelompok usia yang lain.
Dalam pelayanan terhadap Lansia, Kemensos senantiasa melibatkan masyarakat yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) termasuk Lantip. Selain itu, program rehabilitasi untuk Lansia dilakukan balai Kemensos dengan memperkuat kapasitas panti-panti milik pemerintah daerah. Layanan juga dilakukan di luar panti dengan family support dan day care.
Adapun jumlah Lansia yang dibantu langsung Kemensos sebanyak 70.000 orang. Secara umum, bantuan pusat (Kemensos) ada empat jenis. Pertama BANTU (Bantuan Bertujuan), yakni pemberian bantuan dana semacam cash transfer, yang diarahkan untuk memperkuat akses mereka terhadap pusat-pusat layanan Lansia di sekitar tempat tinggal mereka. Misalnya untuk layanan kesehatan. Terutama bagi Lansia yang kurang mampu,” katanya.
Yang kedua bantuan berupa terapi, dan yang ketiga, berupa layanan mental spiritual. (Rudy)
