Indramayu, Demokratis
Warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, kecewa berat atas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Krangkeng. Kekecewaan tersebut dikeluhkan oleh seorang warga desa tersebut bernama Soleh.
Adapun kronologis keluhan yang dijelaskan oleh Soleh bahwa pada tanggal (24/05) di malam takbiran lalu, ia beserta keluarga membawa ponakannya berusia 6 bulan yang menderita sakit diare.
Kemudian mereka mencari pertolongan pertama dengan membawa pasien ke bidan setempat. Namun, bidan tersebut menyarankan agar si pasien segera dirujuk ke RSUD Krangkeng.
Akhirnya Soleh pun membawa pasien menuju RSUD Krangkeng pada pagi hari (25/05), namun kehadiran mereka di RSUD tersebut mendapat penolakan dengan alasan tidak ada dokter. Sehingga keluarga membawa pasien ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon.
Ternyata perjalanan untuk mencari upaya kesembuhan dari keluarga pasien ke Cirebon membuahkan rasa duka yang mendalam, karena pasien yang berusia 6 bulan tersebut tidak tertolong atau meninggal dunia.
Duka tersebut diperpanjang dengan isu bahwa pasien terindikasi positif Covid-19. Sehingga proses pemakaman pasien di desanya menjadi polemik yang sangat memecah hubungan sosial dan kekeluargaan.
Hal itu ditengarai karena simpang siurnya data milik gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang berada di desa tersebut. Seperti penjelasan dari petugas Puskemas, oknum Babinsa dan Babinkantibmas. Keterangan yang ingin didapat dari Kepala Desa (Kuwu) dan pihak Puskemas belum bisa ditemui dan hanya memberikan janji.
Sementara keterangan terdampak positif Covid-19 dari RS Pelabuhan Cirebon tidak ada. Namun, di desanya mereka mengalami penzoliman dengan tuduhan almarhum telah terdampak positif Covid-19. Demikian keluhan keluarga almarhum Gibran Alfatah.
Dari peristiwa tersebut dan untuk melengkapi bahan pemberitaan, maka Demokratis berusaha berkunjung ke RSUD Krangkeng (27/05) guna klarifikasi. Harsono Koordinator Humas di RSUD membenarkan pasien tersebut di atas telah datang dan mereka tolak.
“Adapun alasan penolakannya kami, karena kami anggap kondisi pasien sudah sangat buruk (dehidrasi berat) dengan tanda ketika kulit pasien dicubit kembali seperti semulanya lama dan pucat serta demam,” ungkapnya.
Dijelaskan lagi bahwa kondisi pasien telah menginap satu malam di rumahnya, sehari kemudian pada waktu sore tiba di Rumah Sakit. Kemudian keberadaan pasien kurang lebih hanya 10 menit di Rumah Sakit.
Menurut Harsono karena kondisi pasien sangat darurat dan pihaknya belum memiliki dokter spesialis anak dan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), maka pihaknya tidak bisa menerima pasien tersebut. Dan ia juga menjelaskan kemampuan pelayanannya masih sama setingkat pelayanan puskesmas perawatan.
“Apabila persyaratan tersebut tidak ada, maka kami akan mengalami resiko besar bila menerima pasien dalam kondisi gawat darurat,” pungkas Harsono Koordinator Humas RSUD Krangkeng. (RT)
