Indramayu, Demokratis
Sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun provinsi kepada masyarakat yang disalurkan melalui pemerintah desa kepada masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19 menuai polemik dan kontroversi.
Seperti hal yang terjadi di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Warga di desa ini memprotes kebijakan pemerintah desa mereka karena penyaluran bantuan dianggap tidak transparan dan tepat sasaran.
Ahkirnya Pemerintah Desa Arahan Kidul pun mengadakan musyawarah desa khusus (Musdesus) dan melakukan koordinasi ke beberapa lembaga terkait untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ekonominya terpuruk akibat pandemi virus corona.
Pantauan Demokratis di lapangan, Musdesus yang dilaksanakan di aula desa, Kamis (4/6/2020), masyarakat desa bertubi-tubi melayangkan pertanyaan kepada pihak desa perihal bantuan yang tidak merata.
“Saya meminta dan menuntut tanggung jawab kepada pihak desa untuk perihal data bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 agar diberikan secara rata tanpa tebang pilih,” tegas salah satu warga saat berjalannya musyawarah.
Musyawarah yang memakan waktu cukup lama tersebut dihadiri oleh beberapa unsur lembaga dari pihak kecamatan yang diwakilkan oleh Sekmat Ahmad Fauzi Romdhon, pihak kepolisian Bhabinkamtibmas, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Desa (Kuwu) Arahan Kidul, Masjaya, dan Pendamping Desa Kabupaten.
Sebelum Musdesus diakhiri, pihak-pihak terkait akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan BLT-DD dengan adil terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai dengan kriteria serta aturan yang berlaku saat ini. (RT)
