Jakarta, Demokratis
Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam perpanjangan konsesi Tol Cawang–Pluit yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut perpanjangan konsesi yang diberikan sejak Juni 2020 tanpa melalui proses lelang terbuka menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan tata kelola.
“Kejagung sebaiknya mengusut tuntas agar persoalan ini terang benderang,” ujar Ucok kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, mekanisme penunjukan langsung berpotensi mengurangi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur. Selain itu, negara dinilai dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh skema investasi yang lebih kompetitif.
“Kalau dilakukan lelang, pemerintah bisa membandingkan efisiensi biaya, teknologi, maupun kecepatan pengerjaan dari berbagai pihak,” kata Uchok.
Ucok juga menyoroti keterlambatan penyelesaian proyek dibandingkan target awal. Karenanya, Kejagung disarankan untuk meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, baik dari jajaran CMNP maupun mantan pejabat pemerintah yang berwenang saat perpanjangan konsesi diputuskan.
Hal ini penting dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara.
Sebagai informasi, Kejagung saat ini memang tengah menyelidiki dugaan korupsi perpanjangan konsesi ruas tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit. Surat perintah penyelidikan dikeluarkan pada 11 Juli 2025, dan beberapa direksi CMNP telah dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada akhir Agustus lalu.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui laporan hasil pemeriksaan pada 2024 merekomendasikan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terkait kinerja CMNP. Audit tersebut dipandang penting untuk memastikan kelanjutan pengelolaan jalan tol sesuai aturan, termasuk soal penerimaan negara. (Dasuki)
