Jakarta, Demokratis
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi membahas situasi terkini di tanah air dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Teddy menjelaskan pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Dasco berlangsung pada siang hari.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” kata Seskab Teddy menjelaskan isi pertemuan tersebut saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/9/2025) sore.
Teddy melanjutkan Presiden Prabowo juga menerima laporan dari Dasco mengenai beberapa poin keputusan yang diambil oleh DPR untuk merespons tuntutan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Poin-poin keputusan yang disebut oleh Teddy itu merujuk kepada enam poin kesepakatan yang disepakati seluruh fraksi partai politik DPR untuk merespons tuntutan rakyat 17+8. Enam poin kesepakatan itu diumumkan oleh Dasco dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Poin pertama, DPR sepakat menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Kesepakatan kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undang kenegaraan. Ketiga, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan.
“Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.
Keempat, anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya, termasuk gaji dan tunjangan-tunjangan. Kesepakatan kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti status non-aktif beberapa anggota DPR RI yang telah ditetapkan oleh partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing.
Poin keenam, DPR RI berjanji memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Dasco melanjutkan enam poin kesepakatan itu telah ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan jajaran wakil ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sementara itu, terkait program-program prioritas pemerintah, Presiden Prabowo pada Selasa 9 September juga memimpin rapat terbatas, yang dihadiri oleh beberapa menteri-menterinya. Dalam rapat itu, Presiden membahas perkembangan pelaksanaan program-program seperti pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanaman baru kebun-kebun rakyat seluas 870.000 hektare, kemudian program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan menyasar 100 desa, revitalisasi tambak-tambak di sepanjang pantai utara Jawa (Pantura) seluas 20.000 hektare, dan modernisasi 1.000 kapal nelayan. (EKB)
