Jakarta, Demokratis
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah mencabut izin 2.039 kios, distributor, dan pengecer pupuk subsidi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai langkah tegas untuk melindungi kepentingan petani di seluruh Indonesia.
“Ada keluhan petani seluruh Indonesia, kami temukan ada 2.039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Pencabutan izin dilakukan setelah tim Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan berbagai pelanggaran, terutama kenaikan harga pupuk subsidi jenis NPK dan urea sebesar 18–20 persen dari harga eceran tertinggi (HET).
“Teman-teman kami turunkan tim silent ke lapangan. Kami temukan langsung harganya naik, pembelian pupuknya tidak sesuai, dan semua buktinya kami kumpulkan,” ujarnya.
Kementan memperkirakan praktik curang tersebut menimbulkan kerugian hingga Rp600 miliar per tahun. Jika dibiarkan selama satu dekade, potensi kerugian petani bisa mencapai Rp6 triliun.
Menurut Amran, tindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor sarana produksi pertanian bersih dari praktik manipulasi yang merugikan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.
Meski izin ribuan kios dicabut, pemerintah memastikan distribusi pupuk tetap aman. Seluruh kebutuhan petani telah dihitung dengan cermat, terutama menjelang masa puncak tanam Desember hingga Januari.
“Kalau ada yang merasa benar, silakan klarifikasi ke direksi Pupuk Indonesia. Tapi hari ini kita cabut, karena ini permainan yang sudah lama dan tidak bisa ditoleransi lagi,” tegas Amran.
Sebagai langkah lanjutan, Kementan menyiapkan penggantian kios bermasalah dengan mitra baru yang lebih profesional, termasuk melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) agar rantai distribusi pupuk menjadi lebih pendek dan efisien.
Amran menambahkan, pembenahan tata kelola pupuk ini ditujukan agar subsidi lebih tepat sasaran, kesejahteraan petani meningkat, dan produktivitas nasional terdorong menuju kemandirian serta swasembada pangan berkelanjutan.
Dengan total stok pupuk mencapai 9,5 juta ton dan 5,9 juta ton di antaranya telah tersalurkan, pemerintah optimistis sistem distribusi baru ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional. (EKB)
