Jakarta, Demokratis
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab penuh atas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebagai langkah yang tepat secara protokoler kenegaraan.
Sebab, Prabowo menempatkan diri dalam kapasitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Dengan demikian, apa pun yang terjadi di negara ini merupakan tanggung jawab presiden sebagai pucuk pimpinan di RI.
Terlebih, proyek Whoosh tersebut tidak hanya business to business saja, akan tetapi ada kaitan antara government to government (G2G) atau government to business (G2B), yang tentu akan melibatkan peran kepala negara di kedua belah pihak.
“Siapa pun kepala negaranya, secara diplomatik akan mengambil tanggung jawab karena proyek berdiri antara dua negara,” ujar Hari, Minggu (9/11/2025).
Meski demikian, dia tetap menekankan agar jangan sampai utang-utang Whoosh sepenuhnya ditanggung negara melalui APBN, mengingat persoalan Whoosh sebenarnya berasal dari sisi fundamental.
Karena itu, aspek fundamental tersebut dapat dicari dan diungkap ke publik, untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai prosedur dan tidak cacat hukum maupun administrasi.
“Tapi perlu digarisbawahi, proyek Whoosh bergeser dari B to B menjadi B to G. Lalu, siapa dalang dari pergeseran proyek Whoosh? Dampaknya APBN harus menanggung beban yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber APBN kita dari pajak rakyat,” jelas Hari.
“Proyek Whoosh sudah menjadi rahasia umum dimulai sejak era Jokowi berkuasa, lalu bermasalah dan menjadi polemik saat ini,” sambungnya.
Dia berharap, Presiden Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh kepada Bank di China yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun setiap tahunnya.
“Kalau Presiden Prabowo mau menyudahi polemik di publik, mungkin bisa dijawab secara mudah bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintahan saat ini. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan bahwa APBN kita masih menanggung beban utang lain dan kebutuhan program MBG yang menjadi andalan Prabowo saat ini,” kata Hari. (EKB)
