Jakarta, Demokratis
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin diminta Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penegakan hukum guna menindak pelaku tambang ilegal. Perintah itu disampaikan dalam rapat antara Sjafrie, Prabowo dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025).
“Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” tulis akun Instagram resmi milik Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin yang dikutip di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dalam teks yang diunggah akun tersebut, dijelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berisi sebagai berikut : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Berdasarkan amanat undang undang dan perintah presiden, Sjafrie berkomitmen Kementerian Pertahanan dan seluruh kementerian terkait tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktik tambang ilegal.
Pihaknya, lanjut Sjafrie, memastikan seluruh proses hukum yang berkaitan dengan penambangan ilegal berjalan dengan adil dimulai dari penangkapan, penyidikan, penyelidikan hingga masuk ke ranah pengadilan.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” jelas Sjafrie.
Dengan tindakan tegas dan terukur itu, Sjafrie yakin penindakan hukum akan berjalan konsisten demi terciptanya pengelolaan sumber daya alam secara legal untuk kepentingan masyarakat.
“Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” kata Sjafrie.
Untuk diketahui, Sjafrie baru saja memantau latihan gabungan TNI yang digelar di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah yang digelar pekan lalu.
Latihan itu digelar guna mempertajam kemampuan TNI dalam mengawasi dan menindak praktik penambangan ilegal di Indonesia. TNI juga sengaja menggelar latihan di dua tempat tersebut lantaran di wilayah itu kerap terjadi praktik penambangan ilegal. (EKB)
