Indramayu, Demokratis
Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Jawa Barat, berjanji menuntaskan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp2 miliar yang terjadi pada medio November tahun 2025 di Perusahaan Umum Daerah Tirta Darma Ayu (Perumdam TDA) Indramayu.
Demikian diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Indramayu Jaksa Muda Mulyanto, SH saat dikonfimasi Demokratis di kantornya, Selasa (3/3/2026). Menurutnya, walau perkara ini masih dalam tahap pendalaman, mendekati penyelidikan, namun tetap maju dan dipastikan tuntas hingga inkrah.
“Walau terkesan lambat dan senyap, namun perkara ini telah melakukan pemanggilan atau pemeriksaan 20 para saksi termasuk jajaran direksi, dan kami terus melakukan pendalaman hingga tuntas masuk ketahap penuntutan. Maka kami berharap publik sabar dan percaya menunggu kerja tuntas dari kami,” janji Kasi Intel, mewakili Jaksa Madya Niko, SH, MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indramayu yang baru.
Sebelumnya, perkara tersebut viral pada saat Kajari dijabat oleh Jaksa Utama Pratama Dr Muhamad Fadlan, SH, MH. Kemudian menjadi dugaan negatif bahwa dia dimutasi karena ingin menuntaskan kasus black rekening dua miliar rupiah itu. Sehingga timbul rasa skeptis publik tentang ketegasan Kajari baru dalam memproses dugaan TPPU ini, yang dugaannya dilakukan oleh Nurpan, SE, M.Si, selaku Direktur Utama Perumdam-TDA Indramayu.
Klarifikasi tambahan terkait berita Demokratis tentang surat pemberitahuan Kejati Jabar, soal surat laporan atau pengaduan dari Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) Indramayu, yang diserahkan penanganannya ke Kejari Indramayu, dengan dugaan KKN (mark up barang dan jasa) di Perumdam-TDA tahun anggaran 2025 senilai Rp39 miliar lebih itu, dengan Plt Dirutnya dijabat oleh Jojo Sutarjo saat itu. Jawaban singkat Kasi Intel, “Soal surat, belum tahu atau kami belum menerima surat dari Kejati Jabar tersebut.” (S Tarigan)
