Pyongyang, Demokratis
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, melontarkan ancaman keras di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang terus memanas. Ia secara terbuka menyatakan kesiapan negaranya untuk memasok rudal balistik ke Iran jika Teheran memintanya, seraya mengeluarkan peringatan mematikan bahwa satu rudal saja sudah cukup untuk melenyapkan Israel.
Peringatan tajam ini muncul sebagai respons langsung atas gempuran militer gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Pemerintah Pyongyang mengecam keras operasi militer tersebut, mengutuknya sebagai tindakan agresi ilegal dan salah satu pelanggaran kedaulatan yang paling berat terhadap Teheran.
Sikap agresif yang ditunjukkan Pyongyang ini menandai pergeseran nada bicara yang drastis.
Berdasarkan analisis yang dikutip oleh The Diplomat pada Kamis (5/3/2026), hanya dua pekan sebelumnya dalam ajang kongres Partai Buruh Korea, Kim Jong-un sempat mengisyaratkan kesediaannya untuk membuka pintu dialog dengan Presiden AS Donald Trump.
Namun, manuver militer AS dan Israel terhadap Iran tampaknya telah mengubah total kalkulasi politik Pyongyang. Korea Utara menilai serangan tersebut dapat diprediksi mengingat apa yang mereka sebut sebagai perilaku hegemonik Washington di kawasan Timur Tengah.
Pyongyang juga secara tegas mengutuk langkah AS sebagai penyalahgunaan kekuatan militer yang merusak perdamaian dan stabilitas global selama setahun terakhir.
Di sisi lain, keterlibatan Korea Utara dengan menawarkan pasokan militer ke Iran membawa risiko sekaligus peluang strategis bagi rezim Kim Jong-un. Analisis The Diplomat menyoroti dampak konflik ini terhadap rantai pasokan senjata untuk Rusia.
Selama ini, baik Iran maupun Korea Utara merupakan pemasok penting peralatan militer—termasuk rudal dan drone—yang mendukung upaya perang Rusia di Ukraina.
Jika Iran terpaksa memusatkan dan menghabiskan sebagian besar persenjataannya untuk melawan agresi AS dan Israel, hal ini akan menciptakan celah pasokan bagi Moskow. Situasi ini dinilai sebagai peluang emas yang mungkin bersedia diisi oleh Korea Utara.
Dalam skenario tersebut, ketergantungan Rusia pada persenjataan Pyongyang akan meningkat tajam, yang pada gilirannya akan memperkuat pengaruh geopolitik Korea Utara terhadap Kremlin.
Meski demikian, krisis yang menimpa Iran ini juga membuka mata Pyongyang mengenai tingkat keandalan Rusia sebagai mitra keamanan mutlak. Korea Utara diketahui telah mengunci Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Rusia pada Juni 2024, sementara Iran baru saja menandatangani pakta pertahanan serupa pada Januari 2025.
Sayangnya, hingga saat ini, Moskow tampak membatasi tanggapannya terhadap konflik di Timur Tengah hanya pada sebatas kecaman diplomatik.
Pemerintah Rusia hanya menyatakan bahwa mereka tetap berada dalam “komunikasi konstan” dengan para pemimpin Iran, tanpa ada pengerahan bantuan militer yang signifikan.
Keengganan Rusia untuk menawarkan dukungan militer konkret di luar retorika politik ini telah memicu spekulasi luas bahwa Teheran pada dasarnya telah dibiarkan berjuang sendirian menghadapi AS dan Israel, tanpa payung pelindungan yang berarti dari sekutu utamanya. (IB)
