Banten, Demokratis
Muktamar ke XXI Mathla’ul Anwar (MA) di Pandeglang, Banten, menutup rangkaian sidang dengan terpilihnya Dr.H.Jazuli Juwaini, M.A. sebagai Ketua Umum PB MA untuk periode 2026 – 2031,ini dikatakan Herman Sitompul dari Banten saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya (selasa 14/4/2026).Sebelumnya telah diberitakan media ini 10/4/2026, bahwa Mathla’ul Anwar akan mengadakan munas tgl 11-14/4/2026 melalui Herman Sitompul,dengan kajian singkatnya .
Menurut Herman,bahwa
Jazuli bukan figur asing, sebagai anggota DPR RI Fraksi PKS 4 periode, Ketua Fraksi PKS DPR RI dan putra daerah Banten.
Keterpilihan tokoh parlemen aktif memimpin ormas Islam yang lahir 1916 ini memicu optimisme sekaligus kekhawatiran.
Di satu sisi ada harapan lobi kebijakan yang lebih kuat, di sisi lain muncul pertanyaan : Mampukah MA menjaga jarak yang sehat dari politik praktis ?
Pembahasan kajian lebih lanjut dari Herman,seorang Akadrmisi senior yang juga Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Mathla’ul Anwar Banten (FH UNMA BANTEN) yang sudah melanglang buana telah mengabdi 23 tahun di FH UNMA BANTEN ini yang juga Praktisi ; Advokat senior serta menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Peradi Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan ini, sekalugus Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bid.Sosial & Masyarakat mencoba memberi kontribusi buah pikiran :
1.Konteks Muktamar dan Proses Pemilihan. Muktamar di hadiri 1.200+ muktamarin dari 28 PW dan ratusan PD se Indonesia.
Tiga nama menguat di bursa calon, namun Jazuli unggul dengan visi ” MA Mandiri, Berjaya, Berkeadaban.” Program utamanya : digitslisasi madrasah, penguatan ekonomi jami’yah, dan advokasi RUU Pesantren & Pendidikan Keagaamaan.
Dukungan kuat datang dari PW Banten, Lampung, dan DKI sebagai basis historis MA.
2.Modal Politik yang Dibawa Jazuli Akses Legislasi : Sebagai anggota Komisi l dan pimpinan fraksi, Jazuli punya kanal langsung ke pembahasan anggaran pendidikan, BOS madrasah dan sertifikasi jadi guru agama. Jaringan Eksekutif : Kedekatan dengan kementerian, membuka peluang kerjasama program, dari Kemendikbudristek hingga Kemenag. Pengalaman Organisasi : Pernah memimpin GEMA Keadilan dan BKsPPi, terbiasa mengelola organisasi lintas ormas.
Potensi positifnya : pencepatan revisi regulasi yang menghambat madrasah MA, serta afirmasi anggaran untuk 1.034 madrasah dan 32 perguruan tinggi MA.
3.Titik Rawan : Independensi dan Persepsi Publik.
Resiko utama rangkap jabatan politisi- ketua ormas : Konflik Kepentingan ,Saat PKS bersikap A, apakah PB MA otomatis mrngikuti ?
ini menggerus khitah ormas sebagsi wadah srmua golongan.
Polarisasi Jamaah : Warha MA tidak homogen secara politik. Dominasi figut satu partai bisa memicu friksi internal. Ketergantungan Figur : MA betidiko identik dengan Jazuli, bukan srbagai institusi. Kadarisasi pasca 2031 jadi PR besar.
Sejarah ormas lain menunjukkan, ketika ketua umum terlalu lekat dengan parpol, suara kritis ormas ke pemerintah melemah.
4.Agenda Mendesak Mathla’ul Anwar 2026 – 2031. Pendidikan : Dari 1.034 madrasah MA, batu 40 % terakriditasi A. Target : 70 % dalam 5 tahun lewat standatisasi dan
pelatihan guru. Ekonomi : Optimalisasi 4.200 hektar tanah wakap MA unyum agribisnis dan BUMMA – Badan Ussha Milik Mathala’ul Anwar. * Dakwa Digital : MA
tertinggal dari ormas lain dalam literasi digital. Perlu TV streaming dan pusat pelatihan dai milenial. Tata Kelola : Audit aset database anggota nasional agar kebijakan berbasis data, bukan asumsi.
Terpilihnya Jazuli Juwaini adalah cermin kepercayaan muktamirin pada rekam jejak dan jaringan politiknya. Namun sejarah akan menilai bukan dari siapa ketuanya, tapi seberapa mampu MA tetap jadi rumah besar umat yang independen, modren, dan melayani. Modal politik hanya alat, bukan tujuan. Jika salah kelola, MA bisa kehilangan ruh keormasan .
Didalam hal ini, Herman menyarankan beberapa hal penting antara lain:
1.Pakta Pemisahan Peran : Susunan SOP yang melarang penggunaan atribut dan fasiltas MA untuk agenda partai.Ketua umum cuti dari jabatan politis saat muktamar/ wilayah.
2.Dewan Syuro Non-Partisan : Isi dengan 9 ulama sepuh MA yang tidak terafiliasi parpol untuk menjaga putusan strategis tetap obyektif.
3.Fokus 100 Hari Kerja : Launching ” Gerakan Madrasah Digital MA ” dan audit aset sebagai bukti kerja nyata di luar politik.
4.Regenerasi Terbuka : Mulai 2027 siapkan10 calon ketua umum muda dari kalangan akadrmisi dan pesantren, bukan hanya politisi.
5.Transparansi Keuangan : Publikasi lampiran keuangan PBMS.
PBMA tiap srmester di halaman resmi untuk jaga kepercayaan publik, tandasnya. (MH)
