Jakarta, Demokratis
Mempunyai kewenangan yang lebih besar meski sudah dijabat oleh Menko Maritim. Visi kelautan masih hanya baru sebatas perubahan kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan ke Menko Maritim dan Investasi.
“Ini akibat dari Presiden Gus Dur yang pertama kali melahirkan Menteri Maritim di era reformasi yang baru sempat merubah cara pandangnya saja, lalu diganti oleh MPR dimana umur kekuasaannya yang cuma singkat itu.”
Jazilul Fawaid anggota Komisi III dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan di Jakarta, Jumat (28/8/2020).
Ia mencontohkan penenggelaman kapal pencuri ikan setelah adanya putusan pengadilan yang dibatalkan kemudian oleh menteri yang baru sekarang.
“Sementara di sisi lain ekspor lobster diizinkan oleh menteri baru tapi tetap tak mengubah nasib nelayan yang miskin dan warga pesisir yang tetap miskin,” ujar Jazilul.
“Kejadian nyata terjadi di Pulau Bawean, Jawa Timur yang mendapat bantuan sembilan kapal tangkap ikan, tetapi mesinnya tenggelam semua ke laut saat dikirim oleh Kementerian,” ungkapnya.
Dikatakan, laut milik kita yang luas masih dianggap sebagai bencana. Warganya banyak yang miskin di tengah lautnya yang kaya.
“Di tempat saya warganya banyak yang memilih merantau ke Malaysia dan Singapura,” kata Jazilul yang berasal dari Bawean yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, yang punya dua gelar Doktor. (Erwin Kurai)
