Jakarta, Demokratis
Sartono Hutomo anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), sebuah lembaga pengawasan penggunaan anggaran oleh DPR berharap agar rapat-rapat kerja komisi dengan pemerintah supaya mengoptimalkan pengawasan anggaran penerimaan dan penggunaan APBN.
“Supaya keuangan negara tidak disalahgunakan. Mengingat realisasi pertumbuhan pada semester pertama baru 3,75% pada tahun anggaran 2019 yang tersisa 4 bulan lagi,” tegas Sartono Hutomo kepada wartawan di Jakarta (8/9/2019).
Ia berharap pada akhir tahun sudah bisa mencapai pertumbuhan 5,1% seperti yang telah ditetapkan dalam APBN 2019. “Ini tantangan baru di tengah penerimaan andalan dari sektor komoditas yang mengalami penurunan, yang juga membawa pengaruh pada penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target,” jelas ekonom asal Jawa Timur ini.
“Saya juga mempertanyakan mengapa sumber pendapatan pajak pribadi juga masih belum maksimal,” katanya.
Di sisi lain, katanya lagi, insentif pajak untuk mempermudah investasi belum sejalan dengan realisasi investasi yang justru diharapkan akan dapat membuka lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan menambah pendapatan dari sektor pajak.
Iskan Qolba Lubis anggota Fraksi PKS mengatakan, DPR selama ini tidak dilibatkan lagi dalam pembahasan satuan 3 dalam APBN kecuali jumlah gelondongannya.
“Sehingga kami sulit untuk mengawasi sumber pendapatan dan pengunaannya secara detail setiap tahunnya,” katanya.
Menurutnya, untuk masa yang akan datang sebaiknya pembahasan anggaran dikembalikan sampai satuan 3 kembali.
“Jikalau masih ada yang curiga akan menimbulkan korupsi baru di DPR. Sekarang sudah ada KPK yang sudah banyak mengungkap dan menangkap pejabat yang korupsi. Silahkan saja jika masih mau korupsi juga,” kata Iskan Qolba.
Sartono juga mengingatkan juga agar dalam menjalankan pengawasan oleh komisi-komisi anggota DPR agar menggunakan hasil audit dari BPK. (Erwin Kurai)
