Pekalongan, Demokratis
Banjir yang terjadi di Kecamatan Wonokerto dan Tirto di Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2006 sampai tahun 2016 akhirnya dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.
Laporan dilengkapi dengan bukti foto-foto ratusan rumah warga, puluhan mushola dan masjid, jalan keluar – masuk desa, puluhan sekolah SD dan SMP Negeri, beberapa Puskesmas dan sawah serta tambak ikan warga yang tenggelam karena berubah seperti lautan akibat belum adanya perbaikan tanggul sungai di Kecamatan Tirto dan Wonokerto.
Dibuat juga keterangan tertulis terkait penderitaan kehidupan warga Desa Karangjompo, Mulyorejo Tegal Dowo dan Jeruk Sari di Kecamatan Tirto serta beberapa warga desa di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan.
Hal ini langsung dilaporkan wartawan Demokratis setelah 10 tahun warga di Kecamatan Tirto dan Wonokerto kehilangan mata pencaharian sebagai petani dan peternak serta buruh pembatik karena belum optimalnya perhatian sosial Bupati Pekalongan Asip Kholbihi yang menjabat Bupati Pekalongan sejak tahun 2015 serta belum adanya tempat pengungsian sementara di sekitar Kecamatan Tirto dan Wonokerto bagi korban banjir air pasang laut yang naik ke barat (rob).
Seorang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan yang enggan disebut namanya saat ditemui pada tahun yang 2016 lalu di kantornya yang masih berkantor di pinggir Jalan Pantura Pekalongan Batang mengatakan, sejak tahun 2006 sudah disediakan lahan 10 hektar lebih sebagai lahan bedol desa di Kecamatan Petung Priyono, Kabupaten Pekalongan, untuk dijadikan tempat relokasi warga Desa Karangjompo, Mulyorejo, Tegal Dowo di Kecamatan Tirto dan beberapa warga desa di Kecamatan Wonokerto.
“Lahan tersebut merupakan lahan milik PT Perhutani yang sudah diberi izin oleh Menteri Kehutanan namun Pemda Kabupaten Pekalongan sejak keluarnya izin Menteri Kehutanan tersebut sampai sekarang belum pernah mempersiapkan lahan relokasi yang masih berupa lahan tanah hutan dan belum membuat akses jalan ke lokasi relokasi tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, tambahnya, tempat relokasi tersebut juga harus dibangun sarana dan prasana pemukiman seperti rumah, listrik, lampu penerangan jalan dari luar sampai ke dalam lahan ke lokasi relokasi untuk warga korban banjir rob seperti tempat ibadah, Puskesmas, sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri.
“Serta sarana transportasi dari ke dan menuju lokasi relokasi dari tempat desa dan kecamatan terdekat serta bantuan bibit pupuk, sarana dan prasana pertanian bagi tanaman pangan palawija, tanaman keras seperti kopi, cengkeh, jeruk, bantuan perikanan, peternakan, sarana dan prasarana membuat batik dan perkebunan serta pernesinan yang sudah dikenal dan dimiliki warga desa dari kedua kecamatan yaitu Kecamatan Tirto dan Wonokerto sebelum terjadi banjir rob,” tambahnya.
Beberbekal penderitaan warga tersebutlah menjadi alasan sosial wartawan Demokratis melaporkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi sebagai pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Presiden Jokowi.
Beberapa hari wartawan Demokratis melakukan pemantauan ke lapangan dan menerima informasi serta foto dari warga bahwa kehidupan mereka semakin hari semakin memprihatinkan karena tidak adanya pembenahan jalan keluar – masuk desa, tidak adanya perbaikan rumah warga, tidak ada perbaikan sarana dan prasana umun seperti Puskesmas, sekolah, mushola, masjid yang seluruh fasilitas umun tersebut harus ditinggikan dengan cara diuruk dengan tanah dan perbaikan tanggul air Sungai Meduri dan sungai lainnya yang jadi sumber datangnya banjir air rob dari laut sampai ke beberapa desa di kedua Kecamatan yaitu Kecamatan Wonokerto dan Tirto.
Beberapa bulan setelah peristiwa rob Pemda Kabupaten Pekalongan belum memberikan bantuan peninggian tanah untuk ratusan rumah-rumah warga di Desa Karangjompo, Mulyorejo, Tegal Dowo, Jeruk Sari di Kecamatan Tirto dan beberapa desa di Kecamatan Wonokerto karena warga sendiri yang membenahi rumahnya masing-masing dan beberapa akses jalan desa di kedua Kecamatan Tirto dan Wonokerto yang masih rusak dan belum dapat dilalui warga desa dan kendaraan warga sebagai mobilitas kegiatan sehari-hari.
Bahkan sekarang banyak warga korban banjir rob yang sudah pindah tempat tinggal dari kedua kecamatan ke desa dan kecamatan lain dengan cara mengontrak rumah bulanan atau tahunan karena sampai sekarang belum memperoleh perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat dipimpin Asip Kholbihi sebagai Bupati Pekalongan terhadap kehidupan sosial warga di Kabupaten Pekalongan sejak 2015 sampai sekarang baik yang dialami warga kedua kecamatan seperti Kecamatan Tirto dan Wonokerto korban banjir rob sejak tahun 2006 dan banyak warga desa lainnya dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Sampai saat ini warga yang ditemui Demokratis juga sama sekali belum menerima tujuh program bantuan sosial dari Presiden Jokowi di tahun 2020 sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk masyarakat.
Keterangan warga desa di kedua Kecamatan yaitu Tirto dan Wonokerto dan banyak warga desa lainnya di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu Karang Serang, Paninggaran, Lebak Barang, Petung Priyono, Talun, Doro, Karang Anyar, Kajen Sragi, Kesesi, Bojong, Wono Pringgo Karang Dadap, Kedung Wuni, Siwalan, Wiradesa dan Buaran yang tidak menerima bantuan Sembako dari Kementerian Sosial setiap bulan sejak tahun 2016 sampai sekarang dan bantuan sosial bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 2.400.000 dari Kementerian Koperasi dan UKM, program bantuan sosial BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 600 ribu dan BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kementerian Sosial sebesar Rp 600 ribu sejak bulan April sampai Agustus dan sebesar Rp 300 ribu dari September sampai Desember 2020 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang belum memperoleh haknya sebagai penerima manfaat.
Keterangan dugaan belum diterimanya Bansos tersebut diceritakan beberapa warga desa dari setiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan saat dimintai keterangan oleh wartawan Demokratis terkait program PEN 2020 dari Presiden Jokowi merupakan bukti kurang dan tidak adanya perhatian sosial dari Asip Kholbihi sebagai Bupati Pekalongan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan. (RGS)
