Jakarta, Demokratis
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI jangan terjebak pada penguatan kewenangan agar bisa membuat undang-undang yang sama dengan DPR tetapi malah melupakan tugas konstitusionalnya.
Hal ini dikatakan Ketua DPD Oesman Sapta Odang saat memberikan orientasi kepada anggota DPD terpilih periode 2019-2024 yang berasal dari 34 provinsi di Jakarta, Senin (17/9/2019).
Hadir antara lain tampak anggota DPD terpilih mantan Gubenur Kalimantan Tengah Teras Narang, mantan Gubenur Gorontalo/mantan Menteri dan anggota DPR Fadel Muhamad, mantan Gubenur Bali I Gede Mangku Pastika dan mantan Gubenur Aceh Abdullah Puteh. Serta Wakil Ketua MPR Mahyudin dan sejumlah mantan Walikota dan Bupati.
“Tugas strategis DPD adalah untuk memajukan daerah karena jika daerah sejahtera maka Indonesia pasti maju,” kata OSO yang langsung disambut tepuk tangan dari Fadel Muhammad yang duduk di barisan belakang.
Awal prosesnya, katanya lagi, dimulai dengan membawa aspirasi dari daerah masing-masing ke dalam rapat rapat DPD pada saat rapat dengan pemerintah.
“Ini komitmen pembentukan lahirnya DPD sejak dari era reformasi,” ungkapnya.
Terkait soal kewenangan DPD dan DPR agar sejajar dalam membuat Undang-undang, ia setuju tetapi jangan sampai menunggu amandemen dijalankan lebih dahulu. Lalu terjebak dengan melupakan tugas konstitusional DPD yang sudah ada sekarang.
“Seperti antara lain kewenangan yang perlu dioptimalkan lagi adalah dalam fungsi pengawsan dan melaksanakan kewenangan baru yang kita miliki dalam memonitoring dan evalusi Perda,” katanya.
Tamsil Linrung anggota DPD terpilih mengatakan DPD tidak perlu sejajar dengan DPR dalam membuat semua Undang-undang.
“Langkah pertama cukup memberikan kewenangan baru pada DPD dalam memutus Dana Perimbangan dan Dana Trasfer Daerah,” ujarnya.
“Apabila ini disetujui oleh DPR, maka uang yang beredar di daerah akan lebih banyak lagi, sehingga daerah akan lebih maju,” tambahnya.
Calon Ketua DPD La Nyala anggota DPD terpilih dari Jawa Timur mengatakan DPD kedepan sebaiknya mengoptimalkan kewenangan yang sudah ada daripada harus menunggu amandemen. (Erwin Kurai)
