Jakarta, Demokratis
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin optimis Pilkada serentak akan berlangsung sesuai jadwal tanggal 9 Desember 2020. Ia tidak melihat ada jadwal penundaan meski di sejumlah daerah muncul dinamika.
“Pilkada 9 Desember diharapkan tetap diselenggrakan sesuai jadwal,” kata Aziz Syamsudin di Gedung DPR Jakarta, Kamis (3/12/2020).
Menanggapi ketegangan antar pendukung calon kepala daerah di Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta masyarakat Pakpak Bharat menahan diri.
Dikatakan, pesta demokrasi harus damai dan tanpa korban serta minta semua pendukung antar pasangan calon kepala daerah menahan diri. “Kami meminta kepolisian segera melokalisir dan menangani dengan persuasif dan tindakan terukur,” tambahnya.
“Para calon kepala daerah juga harus pro aktif menenangkan pendukung dan timnya agar menahan diri dan menghindari benturan di lapangan dan tak boleh lagi jatuh korban,” tambahnya.
Dari informasi di lapangan keributan antar pendukung calon kepala daerah terjadi di Desa Bulu Telang, Kecamatan Tinada, Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Dusun Sosor, Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak dan sejumlah desa.
Keributan pertama terjadi di Desa Bulu Tellang, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat. Di lokasi ini satu unit mobil dirusak. Sedangkan pengemudinya, Parulian Banurea, 54, warga Desa Tinada, Kecamatan Tinada, mengalami penganiayaan hingga terpaksa dirawat di RSUD Salak.
Secara terpisah, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan kejadian tersebut kepada Kapolri.
Wakil rakyat asal Sumut III ini menilai Kapolres Pakpak Bharat tidak antisipatif dalam menyikapi dinamika dan fanatisme yang terjadi antar para pendukung calon kepala daerah.
“Sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi keributan, bahkan perbuatan kriminal antar pendukung Paslon,” ungkapnya.
Awalnya Junimart sudah minta bawah kendali operasi satuan Brimob, antara 3-5 peleton di tiga kabupaten ini.
“Saya setuju yang melakukan tindakan kekerasan harus diproses secara hukum,” katanya tegas.
Secara terpisah, pejabat sementara Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho mengimbau seluruh masyarakat di Kota Medan untuk menghentikan sejenak segala aktifitasnya selama lima menit guna berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
“Kita minta kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan segala aktivitasnya. Luangkan waktu selama lima menit untuk berdoa. Agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan kondusif. Kita berdoa supaya Covid-19 di Medan juga segera berakhir,” kata Arief.
Arief juga menginstruksikan pada seluruh organiasi perangkat daerah di lingkungan Kota Medan supaya melaksanakan doa bersama di lingkungan kerjanya masing-masing dengan melibatkan seluruh pegawai.
“Tepat pukul 10.00 WIB tanggal 4 Desember, segala aktivitas agar dihentikan dan luangkan waktu lima menit untuk berdoa bersama,” ujarnya.
Pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di masa pandemi Covid-19 tinggal hitungan hari. Pelaksanaan Pilkada berjalan damai, sejuk dan bermartabat serta tidak menjadi kluster baru Covid-19 menjadi harapan semua orang.
“Doa bersama menjadi salah satu solusinya,” ujar Safrudin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumut.
Doa bersama diikuti umat lintas agama dilaksanakan serentak, Jumat (4/12/2020) pukul 10.00 WIB dari posko kendali Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut yang merupakan rumah dinas Gubernur di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.
Pendapat Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono senada, Pilkada jangan sampai jadi klaster baru Covid-19.
Untuk itu, perlu dijalin sinergi antara DPD RI, KPU, dan Bawaslu untuk mewujudkan Pilkada yang aman, lancar, dan berkualitas di tengah pandemi.
“Apa saja yang terjadi di lapangan tolong kami dikomunikasikan. Dan sebaliknya, kami juga akan mengkomunikasikan terkait temuan perkembangan di lapangan,” ucap Nono.
Nono mengingatkan, untuk penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi memiliki tantangan tersendiri. Karena pelaksanaan Pilkada harus mampu memberikan jaminan kesehatan, baik kepada masyarakat ataupun setiap personil sebagai penyelenggara Pilkada. Nono berharap agar penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada dilakukan secara ketat, baik oleh KPU ataupun Bawaslu.
“Pemilu tanpa Covid-19 sudah ada tantangan. Adanya Covid-19 menghasilkan beban baru lain dalam pelaksanaan Pilkada,” paparnya.
Tentu yang kita harapkan, jelasnya lagi, Pilkada yang berkualitas yang mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membangun daerahnya. Oleh karena itu, diminta semua pihak untuk bertanggung jawab dalam menyukseskan Pilkada.
“Ujung dari proses demokrasi ini adalah bagaimana rakyat memilih pemimpinnya, kita berharap agar lebih baik kualitasnya dan menghasilkan pilihan yang tepat. Kita bertanggung jawab kepada semuanya, bahwa dalam proses Pilkada ini menghasilkan pemimpin yang lebih baik,” kata Nono. (Win/Was/Kps)
