Jakarta, Demokratis
Badan zakat bisa menempatkan dana idle yang nganggur di lembaga keuangan syariah atau mendirikan bank syariah serta membentuk Bank Wakaf Mikro (BWM) yang akan didorong oleh OJK.
“Perubahan dan transformasi ini telah melahirkan 60 BWM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan total outstanding pembiayaan mencapai Rp 12,14 miliar, dan jumlah nasabah sebanyak 12.164 orang,” kata Ketua DPD LaNyalla Mattalliti di Jakarta, Jumat (5/3/2021).
Marsiaman Saragih anggota Komisi Keuangan DPR menyatakan potensi keuangan syariah masih sangat besar. “Kuncinya tata kelola dan SDM yang baik jadi penentu. Sebab, keuangan syariah berbeda dengan bank umum yang mencari keuntungan lewat bunga uang,” ujarnya.
Ia pun mencontohkan Bank Riau, jika akan mendirikan bank syariah agar membentuk badan hukum baru dengan mangajukan izinnya kepada Bank Indonesia. “Apalagi nasabah bank syariah sangat besar dan tak dikenal bunga uang,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia merilis edaran yang mewajibkan bagi jemaah haji tahun 2021 untuk melakukan vaksinasi Covid-19.
Seperti di tahun 2020, Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membatasi hanya 1.000 jemaah haji dengan kriteria tertentu yang bisa melaksanakan haji untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Sedangkan pada tahun 2020 lalu, Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak dapat memberangkatkan jemaah haji akibat adanya kebijakan pembatasan tersebut.
Untuk tahun 2021, Sylviana Murni selaku Ketua Komite III DPD RI dan Senator asal DKI Jakarta berharap Pemerintah Indonesia melakukan lobi intensif dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait pengiriman jemaah haji di tahun 2021 dengan memanfaatkan peluang syarat vaksinasi Covid-19.
“Artinya, Pemerintah Indonesia harus pro aktif meyakinkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar dibuka prospek pengiriman jemaah haji Indonesia. Dengan jaminan, seluruh jemaah dimaksud telah dilakukan vaksinasi Covid-19 dan bersedia melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” katanya. (Erwin Kurai Bogori)
