Bandung, Demokratis
Pada awalnya, salah satu upaya Jawa Barat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), antara lain mendirikan Sekolah Model SMA Terbuka, atau SMK Jarak Jauh di daerah-daerah tertentu yang dianggap tidak dapat terjangkau oleh sekolah reguler.
Dengan program ini diyakini APK/APM Jawa Barat akan meningkat, karena anak dapat melanjutkan pendidikan atau sekolahnya ke SMK PJJ tersebut. Di Tahun Anggaran 2020 lalu Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran untuk PJJ SMK ini sebesar Rp 5.400.000.000Â dari APBD Provinsi Jawa Barat. Dana APBD untuk PJJ SMK tersebut dikelola oleh Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Untuk mengetahui lebih jauh kegiatan PJJ SMK Tahun Anggaran 2020 ini, Demokratis mempertanyakan beberapa hal terkait kegiatan PJJ SMK melalui surat konfirmasi tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, tertanggal 5 Agustus 2020. Namun pada jawaban surat konfirmasi tertulis tersebut Kabid PSMK Disdik Jabar Deden Saeful Hidayat tidak memberikan jawaban sepenuhnya terhadap apa yang dipertanyakan Demokratis.
Adapun pertanyaan yang dilayangkan di antaranya terkait nama sekolah pengelola PJJ dan nama guru pamong penerima honor serta asal sekolah. Deden hanya menyebutkan bahwa guru pamong berasal dari sekolah induk dan dunia usaha dan dunia industri yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Namun Deden tidak menjelaskan secara rinci alamat dan berapa jumlah guru pamong yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri yang menerima honor Rp 900.000 per bulan.
Deden juga mengatakan melalui jawaban konfirmasi tertulis Demokratis bahwa anggaran sebesar Rp 5.400.000.000 tersebut yang kemudian dibagi-bagi melalui transfer kepada guru pamong masing-masing di kabupaten/kota se Jawa Barat, yakni Rp 900.000 per guru pamong per bulan. Namun Deden tidak menjelaskan secara rinci alamat dan berapa jumlah guru pamong yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri yang menerima honor Rp 900.000Â per bulan tersebut.
Ketika Demokratis bermaksud melakukan konfirmasi terkait kelanjutan PJJ SMK 2020 kepada Kabid PSMK yang baru, Edi Purwanto pengganti Deden Saeful Hidayat, Rabu (24/3) melalui Satpam Iwan Yuliawan menyuruh menemui Wawan dan Dadang Sumarna sebagai PPTK kegiatan PJJ SMK tahun 2020. Namun ketika ditemui di ruang kerjanya yang bersangkutan tidak berada di tempat, bahkan mereka ini sudah berkali-kali dihubungi selalu tidak ada di ruang kerjanya.
Hal yang akan dipertanyakan Demokratis yakni tentang nama-nama guru pamong penerima honor dan nama-nama SMK Induk. Di dalam jawaban surat konfirmasi Demokratis tidak ada disebutkan. Bagi Demokratis ini merupakan tidak adanya transparansi dari pengelola kegiatan. Ada apa? (IS)
