Jakarta, Demokratis
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%, dari -2,19% di kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021, Presiden berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7%. Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut. Untuk itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
APBD pada 2021 menurut Dr Moch. Adrian, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemeterian Dalam Negeri, mencapai Rp 1.199,36 triliun. Hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98%.
“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7% pada kuartal II tahun ini,” terangnya dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP.
Masih menurut Adrian, pemerintah daerah didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif. “Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19. Kemdagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” terangnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang juga salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastuktur, juga terus melaksanakan pembangunan di masa pandemi. “Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” jelas Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menpupera Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan.
Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kempupera fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi.“Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun, ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” terang Endra.
Empat fokus pembangunan lainnya dari Kempupera di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi Rp420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.
“Tujuan utama pemulihan ekonomi nasional ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung, sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi, oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” ujar Piter Abdullah, Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia.
Motor penggerak perekonomian di saat pandemi, menurut Piter, adalah belanja pemerintah melalui program PEN. “Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” pungkasnya. (Red/Dem)
