Jakarta, Demokratis
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk membatalkan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) selama masih berlangsungnya pandemi Covid-19.
Kemdikbudristek sudah mengumumkan pelaksanaan AN pada September-Oktober 2021 yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AN, yang disebut menggantikan ujian nasional (UN), awalnya direncanakan Maret 2021 namun ditunda sampai September.
“P2G sebagai salah satu organisasi guru tingkat nasional meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim untuk membatalkan penyelenggaraan AN selama kondisi masih pandemi Covid-19,” kata Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam siaran pers P2G yang diterima, Kamis (29/7/2021).
P2G menilai kondisi pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir. Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung 1,5 tahun masih belum efektif.
PJJ justru melahirkan problematika makin besarnya fakta ketimpangan digital, sehingga siswa dan guru tidak sanggup melaksanakan proses pembelajaran ditambah banyak siswa dan guru yang tidak bisa melakukan PJJ.
“Faktanya sebanyak 20,1% siswa dan 22,8% guru tak memiliki perangkat teknologi informasi komunikasi (TIK) seperti gawai, komputer dan laptop selama PJJ dari data Kemdikbudristek tahun 2021,” kata Anggota Dewan Pakar P2G, Suparno Sastro.
Menurut Suparno, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional pasal 5 ayat 4, justru menambah ketimpangan menjadi diskriminasi baru bagi siswa. Pasalnya, prasyarat AN adalah harus dilaksanakan di tempat yang memiliki akses internet.
Realitasnya sekitar 120.000 SD belum memiliki TIK, termasuk 46.000 sekolah yang sama sekali tidak mempunyai akses internet bahkan listrik dan kualitas sinyal internet yang buruk di sejumlah daerah.
“Oleh karenanya, pelaksanaan AN belum dibutuhkan saat ini, ada prioritas lain yang lebih besar yang penting dan mendesak dibenahi,” ujar Suparno.
P2G juga mencatat bahwa Kemdikbudristek sebenarnya sudah mempunyai data potret kualitas pendidikan nasional termasuk ekosistem sekolah dari data Programme for International Student Assessment (PISA). Hasil PISA menunjukkan kompetensi siswa Indonesia sangat rendah dalam tiga aspek yaitu literasi, numerasi, dan sains.
Skor Indonesia di bawah rata-rata skor negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bahkan masuk dalam ranking lima dari bawah. Demikian pula hasil rapor nasional seperti dalam Asesmen Kompetensi Minimum Indonesia (AKSI) atau Indonesia National Assessment Programme yakni skor siswa Indonesia untuk literasi, matematika, dan sains juga masih di bawah rata-rata.
“Jika AN tetap dipaksakan di masa pandemi ini, hasilnya juga akan berpotensi sama dengan hasil AKSI dan PISA sebelumnya. Bahkan bisa lebih buruk lagi,” kata Suparno. (Red/Dem)
