Komisi VI Gagal Gelar Rapat Kerja
Jakarta, Demokratis
Komisi VI DPR yang bermitra dengan menajemen PLN yang berada di bawah Menteri BUMN, gagal menggelar rapar kerja hari Selasa, 6 Agustus 2019.
“Menteri BUMN berada di luar negeri, sedang Deputynya berada di Amerika Serikat. Rapat kerja tidak bisa digelar jadinya,” ungkap wakil Ketua Komisi VI Dito Ganinduto dengan wajah dingin saat berada di DPR Jakarta.
Menteri BUMN adalah institusi yang bertanggung jawab atas tata kelola usaha BUMN termasuk dalam hal ini PLN. Sementara Menteri ESDM dan Sumber Daya Mineral wewenangnya menangani regulasi kelistrikan.
“Kami mempertanyakan mengapa pemulihan listrik di Jakarta sangat lambat sampai harus menunggu 8 jam, padahal ada back up dari PLTU Muara Karang,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Bara Hasibuan dari Komisi VII setelah bertemu dengan Plt Dirut PLN menyatakan senada, suplai arus listrik sebenarnya cukup, rencana darurat jikalau kekurangan listrik juga sudah ada. “Tetapi ada apa sampai pembangkit tak bisa berfungsi cepat?” ungkapnya.
Plt Direktur PLN Sripeni Inten Cahyani diundang Komisi VII dalam rapat tertutup yang dihadiri wakil Ketua Komisi VII M Nasir, Qurtubi, Bara Hasibuan, Maman Abdurahman.
Rapat berakhir sekitar pukul 16.00 wib, yang akan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat setelah masa reses di tanggal 16 Agustus 2019 mendatang.
PLN pada tahun 2018 berhasil membukukan keuntungan Rp 9 triliun setelah melakukan efisiensi pada saat Dirut PLN dijabat oleh Sofyan Basyir.
Belakangan diketahui sejumlah pembangkit terlambat berproduksi saat distribusi di bagian barat atau ibukota Jakarta kekurangan pasokan listrik.
Dito balik mempertanyakan mengapa PLN dipimpin oleh Plt Direktur Utama untuk usaha sebesar PLN dengan pelanggan 70 juta rumah tangga dengan unit bisnis mulai dari distribusi, pembangkit dan layanan listrik untuk konsumen. “Yang semestinya dijabat oleh Direktur definitif yang bekerja taft, justru,” tegas Dito yang juga mantan pebisnis yang malang melintang di sektor energi ini. (Erwin Kurai)
