Jakarta, Demokratis
DPR akan mengutus audit BPK RI atas pengelolaan Keuangan PT Bumi Siak Pusako dan PT Pertamina di Blok CPP di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sejak tahun 2002 sampai saat ini tak kunjung diterima hasil laporannya.
“Yang dua hari sebelumnya jadi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan SKK Migas dengan BSP. Apa lagi yang mau akan ditanyakan?” kata M Nasir anggota DPR Komisi VII bidang Migas dengan nada miris di Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Seperti diketahui Bumi Siak Pusako berhasil mengelola Blok Minyak CPP dari Caltex atau yang sekarang dikenal dengan Chevron oleh Azaly Djohan sebagai pimpinan setelah ada tuntutan dari daerah pada masa Presiden Megawati di tahun 2002.
Sekarang hasil jumlah produksi minyak CPP terus mengalami penurunan setelah diolah BSP dan Pertamina Hulu Energi, padahal harapan awalnya justru diharapkan akan meningkat.
Sisi lain BSP telah menyetorkan triliunan rupiah kepada daerah penghasil dan provinsi sebagai pemegang saham.
Pada bulan Agustus 2022, BSP akan mengelola CPP 100 persen dan Provinsi Riau sebagai pemegang saham mayoritas tanpa melibatkan Pertamina lagi.
“Jumlah produksi Blok CPP turun terus, bagaimana bisa mengelola Blok CPP 100 persen. Semestinya lewat beauty contest kalau mau mengelola CPP 100 persen,” kata Nasir.
Selain mengajukan permintaan hasil audit BPK di Blok CPP sejak 2002, Komisi VII DPR yang membidangi Migas juga meminta Kementerian ESDM agar melakukan evaluasi menyeluruh atas PT Bumi Siak Pusako sebelum mengelola Blok CPP 100 persen.
“Dugaan awal ada orang lain di balik BSP di CPP ibarat ondel-ondel,” kata Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi.
“Diduga ada kartel,” imbuh Nasir.
Menurutnya, BSP harus belajar dari Dubai yang sekarang menjadi produksi minyaknya terbesar dunia setelah SDM Dubai dikirim sekolah ke Amerika Serikat. Sementara SDM Siak tidak dapat apa-apa dan hanya jadi penonton saja.
“Berapa banyak SDM Siak yang dikirim sekolah ke Amerika Serikat untuk belajar meningkatkan produksi minyak dengan penggunaan teknologi yang dibuat putra Siak. Kalau SDM-nya handal maka produksi di Blok CPP tidak akan turun drastis dari 40 ribu barel jadi 8 ribu barel,” kata Nasir memberikan perbandingannya. (Erwin Kurai Bogori)
