Bogor, Demokratis
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak jajarannya untuk terus bergerak melakukan terobosan-terobasan program pembangunan sektor pertanian yang lebih antisipatif. Dikatakannya, program pembangunan pertanian selain untuk mencukupi penyediaan pangan, juga diarahkan untuk dapat menjaga stabilitas harga pangan agar tidak memberatkan atau membebani masyarakat.
“Selain itu juga mendorong penguatan cadangan pangan (buffer stock) di daerah untuk pangan utama, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, serta melaksanakan program pertanian sebanyak mungkin melalui pelibatan masyarakat,” kata Mentan SYL dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022).
Dalam kerangka itu, Mentan SYL melanjutkan, tugas kita adalah mengelola dengan baik, agar produksi pangan bisa berlangsung secara terus menerus. Menurutnya, penyediaan pangan selama ini selalu diuji. Jika sebelumnya dihadapkan pada pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, saat ini kita dihadapkan pada isu kenaikan komoditas pangan utama, seperti produk minyak sawit, kedelai dan lainnya.
“Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya saya mengajak kita semua untuk selalu bekerja keras. Kita sudah membuktikan bahwa selama dua tahun dilanda pandemi Covid-19 kekhawatiran gangguan penyediaan pangan dapat kita lewati dengan baik,” kata Mentan SYL.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil meminta kepada seluruh jajaran Ditjen PSP serta kepala dinas lingkup pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta jajarannya untuk terus bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Ditjen PSP di daerah masing-masing, di tengah tantangan dan kendala yang dialami, baik dari aspek pengelolaan anggaran, teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan serta aspek lainnya dalam Tahun Anggaran 2022.
Ali berharap semua pihak terus berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai dengan rincian program dan kegiatan yang telah di tetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2022.
“Lalu melakukan mitigasi risiko dari setiap kegiatan, koordinasi, pendampingan dan pengawalan dengan Inspketorat Jenderal,” kata Ali. Ali juga berharap jajarannya dapat mengoptimalkan pengelolaan aplikasi pelaporan online (MPO) guna melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
“Data pelaporan yang masuk melalui Aplikasi MPO, akan di-review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, serta menjadi bahan pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ulas dia. (Reimon)
