Spotify dikabarkan baru saja menutup total operasinya di Rusia sebagai tanggapan atas invasi negara itu ke Ukraina. Perusahaan mengatakan akan menangguhkan sepenuhnya layanan mereka untuk jangka waktu yang belum ditentukan.
Dalam sebuah pernyataan, Spotify tampaknya merujuk pada undang-undang baru Rusia yang menghukum penyebaran berita palsu tentang militer dengan hukuman penjara hingga 15 tahun.
“Spotify terus percaya bahwa sangat penting untuk mencoba dan menjaga layanan kami tetap beroperasi di Rusia untuk menyediakan berita dan informasi tepercaya dan independen di wilayah tersebut,” ungkap juru bicara Spotify.
“Sayangnya, undang-undang yang baru-baru ini diberlakukan semakin membatasi akses ke informasi, menghilangkan kebebasan berekspresi, dan mengkriminalisasi jenis berita tertentu menempatkan keselamatan karyawan Spotify dan bahkan mungkin pendengar kami dalam risiko,” imbuhnya.
Diketahui undang-undang baru itu berlaku pada awal Maret, mengkriminalisasi berbagai apa yang dianggap pemerintah sebagai informasi palsu tentang operasi Rusia di Ukraina.
Melansir TechCrunch, pembatasan baru juga menghukum setiap pidato yang melemahkan militer, termasuk menggambarkan invasi di Ukraina menggunakan kata perang.
Sementara Spotify pada dasarnya adalah platform streaming musik, perusahaan semakin berinvestasi dalam podcast yang menggabungkan politik dan peristiwa terkini, arah yang telah menjeratnya dalam sejumlah kontroversi.
Setelah mempertimbangkannya, Spotify memilih untuk menangguhkan sepenuhnya layanannya di Rusia, sebuah proses yang akan selesai pada awal April setelah perusahaan menyelesaikan logistik terkait dengan pemindahan tersebut.
Sebelumnya, Spotify telah menangguhkan langganan premium di Rusia, meskipun versi gratis aplikasi tetap tersedia. Karena sebagian besar dunia merasa takut, di mana Rusia terus mempererat cengkeramannya pada arus informasi.
Sebagai informasi, tak hanya Spotify, beberapa perusahaan teknologi juga ikut menangguhkan layanan mereka di Rusia, termasuk Google yang menghentikan semua iklannya di negara tersebut karena tuntutan pemerintah untuk melarang iklan palsu tentang konflik kedua yang tak kunjung usai itu. (Rio)
