Bandung, Demokratis
Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aida Ratna Zulaiha mengatakan, Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi terdepan se-Indonesia dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi.
“Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Jabar termasuk yang leading (pendidikan anti-korupsi),” ungkap Aida dalam Rapat Evaluasi Pendidikan Anti-Korupsi bersama KPK di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Selasa (23/8/2022).
Aida menjelaskan, ada tiga faktor yang menjadikan Jabar juara di antara provinsi lain. Pertama, Jabar menjadi provinsi pertama yang bergerak cepat membuat regulasi pendidikan anti-korupsi.
“Indikator pertama kita terkait implementasi pendidikan anti-korupsi adalah adanya regulasi. Jabar (sudah membuat) duluan dan semua kabupaten/kota diwajibkan punya regulasi juga,” tuturnya.
Kedua, aktifnya Penyuluh Anti-Korupsi (Paksi) Jabar yang selalu melakukan program atau kegiatan-kegiatan. Menurutnya, itu adalah salah satu pemicu implementasi pendidikan anti-korupsi di Jabar berkembang.
Ketiga, adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan anti-korupsi.
“Disdik bersama BPSDM pun melakukan kegiatan terkait implementasi pendidikan anti-korupsi melalui penguatan integritas. Hal tersebut belum ada di wilayah lain,” ungkapnya.
Dalam evaluasi hari ini, Aida mendorong seluruh satuan pendidikan agar giat melaporkan program pendidikan anti-korupsi yang dilakukan melalui dapodik dan jaga.id.
“Kami sangat tahu di Jabar sudah melakukan pendidikan anti-korupsi melalui insersi mata pelajaran PKN. Kita ingin menangkap informasi itu. Karena, walau sudah dilakukan, KPK belum mendapatkan laporannya secara detail,” terangnya.
Sementara Kadisdik Jabar Dedi Supandi akan segera mendorong Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk segera melakukan pendataan dan mendorong seluruh satuan pendidikan agar mengisi laporan kegiatan di dua laman tersebut.
Kadisdik menambahkan, implementasi pendidikan anti-korupsi di Jabar juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jabar. “Selain ide awalnya dengan KPK, di tengah jalan setelah kurikulum pendidikan anti-korupsi hadir, Pak Kejati pun ikut andil memberikan praktik-praktik baik,” ucapnya. (IS)
