Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong laju pertumbuhan sektor Real Estate di Indonesia. Salah satunya dengan mendukung persatuan perusahaan pengembang properti, Real Estat Indonesia (REI) untuk terus mengatasi kekurangan (backlog) perumahan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2022 bertemakan “Momentum Bangkitnya Industri Properti Indonesia”, di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (13/12) mengatakan, dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Kementerian PUPR terus melanjutkan Program Sejuta Rumah (PSR) serta mengimplementasikan skema penyediaan perumahan yang inovatif.
Zainal Fatah menerangkan, Program Sejuta Rumah (PSR) memegang peranan penting dalam upaya percepatan penyediaan rumah layak huni di Indonesia. “PSR merupakan wujud nyata gerakan kolaborasi bersama antar seluruh stakeholders bidang perumahan, yang dilaksanakan sejak tahun 2015. Hingga 31 Oktober 2022, total kinerja PSR sejak tahun 2015 telah mencapai 6,9 juta unit, dengan prognosis capaian di tahun 2022 sebesar 1,1 juta unit,” terang Zainal Fatah.
Untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR, Kementerian PUPR telah mengupayakan beberapa hal seperti Pelembagaan Perumahan Hijau, Pelembagaan Hunian Berimbang dengan memanfaatkan Dana Konversi guna peningkatan dan percepatan pembangunan rumah MBR, lalu Pemanfaatan tanah BMN dengan sertifikat kepemilikan berupa Surat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), serta Pelembagaan KPBU Perumahan.
Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan upaya-upaya melalui Perluasan dan peningkatan intensitas pembiayaan perumahan MBR melalui Indonesia Green and Affordable Housing Program, Pelembagaan Skim Kredit yang sesuai dengan karakteristik dan daya beli milenial, melalui Skim KPR Sewa Beli (Rent-to-Own) dan KPR Berjenjang (Staircasing Mortgage), serta Operasionalisasi dan perluasan KPR FLPP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan KPR Tapera, yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera.
“Pada tahun 2023 mendatang, Pemerintah menargetkan bantuan pembiayaan perumahan melalui program FLPP 220 ribu unit dan Tapera 10 ribu unit. Selain itu, ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk membantu pembayaran KPR tahun-tahun sebelumnya,” jelas Zainal Fatah.
Berbagai program tersebut juga didukung dengan pengembangan sistem informasi dalam upaya sinkronisasi data melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SIKASEP), Sistem Pemantauan Konstruksi (SIPETRUK), dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SIKUMBANG).
Terakhir, Zainal Fatah mengapresiasi REI sebagai mitra strategis Kementerian PUPR yang telah bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.
Terlebih, berdasarkan Data Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG), dari total 18 ribu pengembang yang terdaftar, terdapat 6.700 (37,2%) diantaranya merupakan anggota REI yang terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan rumah subsidi dari tahun ke tahun, hingga mencapai 729 ribu unit (47%) dari total pembangunan unit rumah subsidi yang terbangun pada tahun 2015-2022.
“Saya berharap, REI terus memberikan inovasi baru yang dapat mempercepat pencapaian target penyediaan perumahan sesuai RPJMN 2020-2024. Selamat melanjutkan Rakernas REI 2022, semoga tetap semangat berkontribusi dalam mendukung percepatan penyelenggaraan perumahan di Indonesia, khsususnya bagi MBR,” tandas Zainal Fatah.
Turut hadir mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna. (Reimon)
