Bali, Demokratis
Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder jasa konstruksi dalam upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar ajang Penghargaan Jasa Konstruksi Tahun 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (19/12/2022).
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para stakeholder jasa konstruksi yang telah konsisten dan berkelanjutan memberikan kontribusi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.
“Semoga penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi pihak-pihak lain untuk bersama membangun dunia jasa konstruksi Indonesia yang berkualitas,” kata Dirjen Yudha.
Penghargaan yang diberikan terdiri atas beberapa kategori, antara lain penghargaan Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik, Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terbaik Kategori Kinerja Mendukung Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, PPK Terbaik Kategori Kinerja Penerapan Teknologi Building Information Modelling (BIM).
Kemudian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Terbaik Kategori Kinerja Proyek dan Kinerja Manajemen Perusahaan, BUJK Terbaik Kategori Input Data ke Aplikasi SIMPAN, Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pokja Pelaksana Paket Pekerjaan dalam rangka G20, Unit Kerja Terbaik Dalam Penerapan Manajemen Risiko, BUJK Terbaik Dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta Pokja Pemilihan Pelaksana Paket Pekerjaan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN).
Dirjen Yudha mengingatkan bahwa pemberian penghargaan ini bukan hanya semata-mata bersifat seremonial saja, namun diharapkan terjadi peningkatan kesadaran budaya berkeselamatan konstruksi di antara pengguna jasa, kontraktor, dan konsultan melalui penerapan SMKK.
“Dunia jasa konstuksi agar senantiasa mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bentuk nyata keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Ini seusai dengan amanat Presiden bahwa TKDN menjadi prioritas, di mana Kementerian PUPR menargetkan 80% TKDN pada total belanja modal,” ujarnya.
Selanjutnya peningkatan penggunaan teknologi informasi seperti teknologi BIM dan aplikasi SIMPAN untuk mempermudah para stakeholder dalam pelaksanaan pekerjaan, proses perizinan berusaha jasa konstruksi, serta pelaksanaan tender yang lebih efektif dan efisien. Terakhir, penataan ekosistem pengadaan barang jasa yang bebas korupsi, suap, dan gratifikasi melalui pelaksanaan SMAP, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas pokja pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan pemilihan jasa konstruksi.
“Hal-hal tersebut akan dapat diwujudkan melalui kehadiran peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terus menerus,” tutup Dirjen Yudha. (Reimon)
