Bandung, Demokratis
Sampai saat ini PPK Dede Rudiawan memilih bungkam, tanpa memberi jawaban apapun terhadap pertanyaan konfirmasi tertulis wartawan Demokratis. Namun dia sempat berpesan melalui Asep suryadi, Staf Sapras Bidang PSMK Disdik Jabar. Akan menjawab konfirmasi tersebut. “Nanti, segera akan dijawab,” kata Dede Rudiawan memberi penjelasan melalui Asep, Senin (29/4/2024).
Penjelasan tersebut terkait surat konfirmasi Demokratis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya pada pertengahan April 2024 lalu. Surat konfirmasi tertulis Demokratis dari Kepala Dinas Pedidikan Jabar didisposisikan kepada Kabid PSMK Edi Purwanto, selanjutnya diserahkan untuk ditindak lanjuti kepada Dede Rudiawan sebagai PPK pada kedua pekerjaan tersebut.
Adapun yang dipertanyakan terkait kegiatan yang dibiayai APBD tahun 2023 lalu, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dikerjakan dengan system tipe 1 swakelola, yakni pengadaan ruang praktek siswa (RPS) berikut dengan prabotnya dengan anggaran Rp43,956.860.000 dan pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya dengan anggaran Rp15.551.200.000, dengan total Rp58 miliar, pada tahun 2023.
Selanjutnya Demokratis menanyakan SMK Negeri mana saja yang mendapat paket ruang praktek siswa (RPS), berapa besar dana yang dianggarkan untuk setiap SMK Negeri yang mendapat paket RPS? Berapa lama pengerjaan RPS beserta perabotnya?
Begitu juga pertanyaan berkaitan dengan pengadaan toilet (jamban) beserta sanitasinya. Sebutkan nama alamat sekolah penerima toilet (jamban) beserta sanitasinya, berapa jumlah SMK Negeri yang diberi paket jamban dan sanitasinya? Sebutkan anggaran yang diberikan untuk masing-masing SMK Negeri yang mendapat paket jamban dan sanitasinya? Sebutkan kriteria yang harus dipenuhi SMK Negeri yang menerima paket jamban dan sanitasinya.
Semua yang dipertanyakan oleh Demokratis hanya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan yang menggunakan uang rakyat tahun lalu, sehingga tidak ada alasan bagi PPK untuk tidak memberikan jawaban. PPK harus memberikan alamat SMK Negeri yang menerima paket pekerjaan dan perusahaan atau lembaga yang berikan kepercayaan oleh PPK untuk mengerjakan dan pendamping dalam mengerjakan pekerjaan swakelola tipe 1. Tim Demokratis akan melakukan pemantauan ke lokasi pekerjaan, apakah pekerjaan RPS dan toilet (jamban) beserta sanitasinya sudah dikerjakan dengan tuntas. Hasil pantauan tersebut segera diberitakan di media ini agar masyarakat tahu dan memahami pekerjaan swakelola tipe 1 tersebut sudah dikerjakan dengan baik atau sebaliknya. (IS/Tim)
