Tapteng, Demokratis
Tim Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga lakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi dana rutin Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Tahun Anggaran 2017, Selasa (1/10/2024).
Ada tiga tempat yang digeledah Tim Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga. Pertama, di rumah kediaman mantan bendahara BPBD Tapteng, berlanjut ke Kantor Dinas BPBD dan Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Tapteng.
Usai melakukan penggeledahan, Tim dari Kejari Sibolga terlihat membawa beberapa dokumen dari tiga tempat yang digeledah. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), didapatkan kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan penyelewengan dana rutin Dinas BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Tahun Anggaran 2017 tersebut.
“Kita lakukan penggeledahan di tiga tempat, pertama di rumah mantan bendahara BPBD Tapteng tahun 2017, kemudian di Kantor Dinas BPBD dan Dinas BPKAD, sesuai penetapan dari pengadilan Negeri Sibolga,” ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sibolga, Dedi Saragih.
Dedi menambahkan, dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa sebanyak 10 orang saksi, sejak bulan Agustus tahun 2024 lalu. “Kita akan memeriksa saksi lainnya. Kalau sudah mencukupi alat bukti, kita akan secepatnya menetapkan tersangka,” timpal Dedi.
Sebagaimana diketahui, penggeledahan di Kantor BPBD dan BPKAD Tapteng, merupakan gebrakan dari Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta. Ia melaporkan ke Kejari Sibolga terkait kasus dugaan penyelewengan dana rutin Dinas BPBD Tahun Anggaran 2017, yang dari hasil pemeriksaan dan temuan BPK, pengelolaan anggaran Dinas BPBD Tahun 2017 mengalami ketekoran Rp1,8 miliar.
“Ada ketekoran kas Rp1,8 miliar. Seharusnya segera dilaporkan ke APH. Namun Bupati Tapteng saat itu tidak pernah melaporkannya. Baru setelah saya menjabat Pj. Bupati, saya laporkan secara resmi ke Kejari Sibolga. Ini komitmen saya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Sugeng. (MH)
